Pemkab Kepsul Rancang APBD-P 2022 Naik

Sanana, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 sebesar Rp 783,59 miliar. Alokasi perubahan yang dirancang ini naik sebesar Rp 1,2 miliar atau 4,03 persen dibanding dengan APBD induk 2022 sebesar Rp 782,39 miliar.

“Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sebesar Rp Rp 30,95 miliar, sementara Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp 731,12 miliar. Sedangkan untuk Lain-lain pendapatan dirancang sebesar Rp 21,51 miliar,” papar Wakil Bupati Kepsul, H. Saleh Marasabessy di sela-sela pidato penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2022 di gedung DPRD, Selasa (2/8/2022).

Wabup Saleh Marasabbesy menuturkan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 yang disampaikan itu merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA  Hadapi Gugatan Cakades di PTUN Ambon, Pemkab Halsel Siapkan Skema Ini

Menurut Wabup, KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 pada dasarnya merupakan upaya awal untuk mengsinkronkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 dan komponen pelayanan serta capaian yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun ini.

Wabup Saleh Marasabessy menambahkan, beberapa isu strategis daerah yang akan menjadi program serta perhatian serius pemerintah daerah pada pelaksanaan APBD Perubahan yakni, mempercepat pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid 19, mendorong percepatan pemulihan ekonomi untuk meningkatkan produktifitas, inovasi dan daya saing ekonomi.

BACA JUGA  Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sula Diharapkan Konsisten dengan Aturan

Di samping itu, isu strategis dalam perencanaan perubahaan anggaran ini juga mempercepat transformasi dan digitalisasi pada bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Meskipun begitu, dalam penyusunan program tersebut, selain mempertimbangkan aspirasi masyarakat, juga disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah, termasuk analisis fiskal yang telah dicapai pada tahun sebelumnya,” katanya.

Untuk mendorong program tersebut lanjut Wabup, harus ada kerja sama dari semua pihak untuk saling bergandengan tangan dan senantiasa mengedepankan kearifan serta kejernihan berfikir dalam menangkap setiap dinamika yang berkembang.

“Hal itu dimaksudkan agar Pemerintah, DPRD dan semua pihak tidak terjebak dalam kepentingan sesaat, tetapi harus memperteguh persaudaraan yang dilandasi niat yang tulus untuk membangun daerah ini,” imbuhnya. (Sarif-2)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah