Morotai, Maluku Utara- Komisi II DPRD Halmahera Utara melakukan kunjungan kerja ke Morotai, Jum’at (15/07/2022).
Pada Kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Halut Fahmi Musa beserta lima aggotanya melakukan pertemuan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Pulau Morotai, Muchlis Baay, dan Sekretaris DKP Pulau Morotai Junaidi Rais di ruang rapat Bupati Morotai.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Halut, Fahmi, dalam kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan kerja (Kuker) DPRD Halut ke Morotai disertai menggelar pertemuan dengan beberapa pejabat Morotai ingin melihat lebih dekat pengelolaan sektor perikanan Morotai untuk dijadikan referensi di Halmahera Utara.
“Kedatangan kami ke Morotai ini untuk melihat dan mempelajari lebih dekat pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Pulau Morotai supaya bisa dijadikan referensi pengelolaan sektor Perikanan di Kabupaten Halut, karena kami menganggap pengelolaan sektor perikanan di Morotai sangat baik,” jelasnya.
Salah satu faktor yang dinilai Fahmi sangat baik terkait pengelolaan perikanan di Morotai adalah dari segi pendanaan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). ”Menurut kami ini salah satu faktor yang baik dan perlu dilakukan di Halut,” imbuhnya.
Sementara, dalam pertemuan tersebut, Sekertaris DKP Pulau Morotai Djunaidi Rais mengatakan, Pemda Morotai sendiri merasa terhormat dijadikan rujukan, meski sebenanya Pemda Morotai dalam keterbatasan wewenangnya hanya memanfaatkan peluang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan.
“Morotai sebetulnya tidak memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur perikanan. Karena banyak kewenangan yang telah dilimpahkan ke provinsi dan pusat berdasarkan regulasi. Pemda hanya memanfaatkan peluang dan potensi perikanan yang ada di Morotai lalu kemudian mengajukan permohonan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat,” ujar Junaidi.
Junaidi menjelaskan, permintaan pembiayaan ke pemerintah pusat melalui DAK untuk pembangunan Perikanan Kabupaten Morotai dalam bentuk bantuan perahu nelayan, alat tangkap, coolstorage, SKPT di Daeo dan Penampungan ikan di Tiley.
“DAK yang kami minta untuk pengembangan perikanan itu berupa bantuan perahu, alat tangkap, coolstorage, dan SKPT di Daeo serta Penampungan ikan di Tiley. Jadi semua hasil tangkapan nelayan dibeli langsung oleh SKPT,” jelasnya.
Selain itu, sambung Junaidi, Pemda Kabupaten Morotai sendiri membuat kebijakan tentang Perlindungan Jiwa untuk 2.200 nelayan yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Semua iuran ditanggung Pemda,” terang Junaidi.
Sedangkan menurut Asisten I Muchlis Baay, jika Halut ingin seperti Morotai, maka harus diawali dengan konsep dan strategi pengembangan perikanan. “Dan semua itu tergantung juga pola kerja pemimpin di daerah,” ujar Muchlis. (Tir-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!