Maba, Maluku Utara – Kepala Desa Soagimalaha, Ahad Lalopang melakukan pemalangan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Timur (Haltim) pada Kamis (28/4/2022).
Hal itu dilakukan Ahad lantaran kesal dengan sikap pimpinan DPMD yang mempersulit pencairan siltap (gaji-red) aparat desa.
Kepada Haliyora, Kades Soagimalaha itu mengatakan, dirinya terpaksa memalang kantor DPMD karena proses pencairan siltap aparat desa tidak direalisasi oleh DPMD terhitung sejak Januari hingga April tahun ini.
“Padahal syarat pencairan siltap aparat desa telah dipenuhi sebagaimana edaran yang disampaikan oleh DPMD. Namun setelah syarat pencairan siltap kita penuhi dan menyampaikan laporan pertangungjawaban, pihak Dinas PMD kembali meminta Pemdes memasukkan syarat tambahan lainnya yang sebelumnya tidak termuat dalam syarat pencairan siltap,” kesalnya.
Akibat selalu dipersulit, sambung Ahad, maka dengan waktu yang tersisa, sejumlah pemerintah desa terlambat memenuhi syarat tambahan yang diminta sehingga berimbas pada pencairan pembayaran gaji aparatur desa.
“Awalnya pihak dinas bilang kalau laporan dimasukkan langsung dicairkan, padahal mereka minta tambahan syarat sementara waktu kita semakin mepet, maka sejumlah pemerintah desa terlambat memenuhi syarat tambahan yang diminta sehingga berimbas pada pencairan pembayaran gaji aparatur desa,” ungkap Ahad kesal.
Ahad mengungkapkan, syarat tambahan yang diminta DPMD adalah data Program Indonesia Pintar (PIP) yang katanya diminta pemerintah pusat, padahal syarat itu tidak temasuk dalam edaran yang disampaikan.
“Kita sampaikan kalau memang itu adalah syarat tambahan maka pihak dinas harus berikan tambahan waktu untuk menyediakan data tersebut, apalagi saat ini kita mengahdapi lebaran Idul Fitri,” ujarnya.
Ahad mengatakan, saat ini hampir seluruh desa mengeluhkan hal yang sama karena tidak ada pencairan siltap dari Pemerintah Daerah (DPMD). “Saat ini hampir semua desa tidak ada pencairan siltap. Ini sangat disayangkan. Kita dalam kota saja model bagini apalagi mereka yang ada di wilayah jauh seperti Utara maupun Selatan jauh,” ungkapnya.
Ahad juga mengaku sebelum melakukan aksi pemalangan kantor DPMD, dirinya telah berkordinasi dengan pihak DPMD untuk mempertanyakan kejelasan pencairan anggaran tersebut melalui sambungan telepon namun panggilan telpon tidak direspon.
“Saya telpon Kabid Pemdes sebanyak tiga kali tapi tidak direspon, begitu juga Kadis dan Sekdis, makanya saya berinisiatif untuk datangi kantor DPMD dan saat saya tanya staf, mereka bilang para pejabat yang saya telpon itu tidak masuk kantor, makanya saya langsung palang kantor,” ungkapnya.
Ahad menegaskan selama tidak ada pembayaran siltap, saya pastikan palang tidak boleh dibuka,” tandasnya.
Karena kesal atas kinerja pimpinan DPMD, Ahad meminta Bupati untuk mengevaluasi pimpinan DPMD. “Saya juga minta pak Bupati untuk mengevalusi pimpinan DPMD,” pungkasnya. (HR-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!