Sofifi, Maluku Utara – Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mewakili Gubenur Maluku Utara secara resmi membuka Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, Senin (18/4/2022), di Hotel Sahid Bela Ternate.
Pada pembukaan Musrembang tersebut, Sekprov Malut didampingi Walikota Ternate, Bupati Halmahera Timur dan Sekkab Halmahera Utara,
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekprov Malut Samsudin A Kadir, Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) mengatakan, forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan.
Dari sisi perencanaan, forum ini merupakan tahapan pembahasan yang menghasilkan rancangan-rancangan kerja perangkat daerah yang lahir dari masukan pihak-pihak terkait.
Gubernur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Malut meningkat, mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen melampaui tagget RKPD Pertumbuhan Tahun 2021 sebesar 9,28 persen. IPM Provinsi Maluku Utara juga mengalami kenaikan 68,49 poin dari tahun 2020 menjadi 68,76 pada tahun 2021. Kenaikan tersebut meliputi semua kompomen pembentuk IPM.
Sementara, capaian makro berikutnya yakni tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dari 5,15 persen menjadi 4,71 persen. Penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 6,97 turun menjadi menjadi 7,38 persen pada periode september. Sedangkan indeks rasio gini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30 poin.
“Indikasi-indikasi makro sebagaimana disebutkan tersebut memberikan catatan bagi perangkat daerah Kabupaten/Kota agar bersinergi untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih baik lagi pada perencanaan pelaksanaan tahun 2023,” kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Gubernur juga menyampaikan target makro pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2023, yakni indeks pembangunan manusia ditargetkan 69,91 sampai 70,71 poin. Pertumbuhan ekonomi 11,89 sampai 12,6 persen. Rasio gini diharapkan menurun menjadi 0,254. Tingkat kemiskinan ditarget 5,91 persen, sedangkan tingkat pengangguran 4,69 persen.
Secara khusus, Gebernur berpesan agar proses perencanaan diefektifkan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), sehingga setiap jejak tahapan terekam dalam memori elektronik, dimana hasil pembahasan forum ini selanjutnya diverifikasi menjadi rencana kerja yang akan ditetapkan oleh kepala daerah.
“Oleh karenanya saya minta keseriusan kepada perangkat daerah dan jajarannya untuk mengoptimalkan pembahasan yang berproses hingga pada RKPD yang menjadi dasar KUA-PPAS dan APBD tahun 2023,” imbuh SGK.
Sebelumnya, Ketua Panitia Musrembang RKPD 2023 Provinsi Maluku Utara Sarmin Adam dalam laporanya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Maluku Utara.
“Guna mempertajam indikator serta target kinerja program, optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan proritas berdasarkan pagu indikatif,” terangnya.
Forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan pada saat ini, sambung Sarmin, untuk membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi dengan menggunakan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan yang dihasilkan dari musrembang RKPD kabupaten/kota dengan tema “Mengakselerasi Transformasi Struktural Untuk Kemandirian dan Daya Saing.” (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!