Pansus LKPJ DPRD Ternate Temukan Sejumlah Masalah di Sektor Pendidikan

- Editor

Jumat, 8 April 2022 - 14:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pansus LKPJ, Fahri Bachdar

Ketua Pansus LKPJ, Fahri Bachdar

Ternate, Maluku Utara – Panita Khusus (Pansus) DPRD Kota Ternate tentang LKPJ mulai turun ke lapangan melakukan identifikasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) tahun anggaran 2021 oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.

Dari hasil identifikasi lapangan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate, Pansus menemukan adanya sejumlah persoalan yang menjadi catatan untuk disampaikan dalam rapat Paripurna pada 18 April 2022 nanti.

Itu disampaikan Ketua Pansus LKPJ, Fahri Bachdar saat diwawancarai Haliyora usai menggelar pertemuan bersama Kadis Pendidikan Kota Ternate Muslim Gani, Kamis (07/03/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Katanya, ada beberapa temuan di Dinas Pendidikan Kota Ternate yang akan disampakan dalam paripurna, di antaranya realisasi belanja tunjangan guru non sertifikasi di Kecamatan Moti, kekurangan guru dan aset pemerintah berupa rumah guru dan gedung sekolah yang belum bersertifikat.

Terkait realisasi belanja pada Dinas Pendidikan, Fahri mejelaskan dari total anggaran sebesar Rp 263 miliar lebih, terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp 14,75 miliar lebih, hanya terpakai Rp 249 miliar atau 94,65 persen.

Menurut Fahri, selisih anggaran sebesar Rp 14,75 miliar lebih itu bersumber dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah ( Bosda), belanja barang dan jasa, biaya air, lampu, dan lain-lain, serta sisa anggaran hasil pelelangan.

BACA JUGA  DPRD Kota Ambon Belajar Anggaran Covid-19 di Ternate

“Temuan selisih belanja tersebut berdasarkan penjelasan Kasubag Perencanaan, Andre yang menjelaskan bahwa selisih nilai belanja sebesar Rp 14,75 miliar itu lantaran terdapat doble input data melalui apilkasi Simda,”jelas Fahri.

Temuan lainnya menyangkut tunjangan guru non sertifikasi di Kecamatan Moti, sambung Fahri, yakni pada tahun 2021 hanya terbayar 8 bulan, dengan besaran Rp 250 per bulan, empat bulan sisanya tidak dibayar.

Hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Pendidikan dengan alasan pembayaran tunjangan guru non sertifikasi melalui APBN dan hanya dibayar delapan bulan, empat bulan tidak dibayar oleh APBN.

“Penjelasan Kadisdik karena sumber anggaranya melalui APBN. Tapi kita minta kepada dinas agar bisa berkordinasi dengan kementerian agar pemberian tunjangan guru non sertifikasi baik SD dan SMP pada tahun 2022 ini bisa terbayar selama 12 bulan untuk tahun 2022,” ujarnya.

Selain itu, juga ditemukan di tiga kecamatan terluar, yakni Hiri, Moti dan Batang Dua, masih kekurangan guru agama, guru olahraga dan lain-lain. “Itu imbas dari mutasi guru oleh Pemkot tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan,” kata Fahri.

BACA JUGA  Ketua Komisi III Nilai Gubernur AGK Keliru

Menurut Fahri, mutasi pegawai termasuk guru memang merupakan kewenangan Walikota, namun setidaknya harus dikoordinasikan dengan dinas terkait melalui Bagian Kepegawaiaan. ”Ini perlu agar tidak terjadi kekosongan guru di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Lanjut Fahri, pihaknya juga mendapat usulan (permintaan) dari para guru PAUD yang meminta jatah dana Bosda, karena PAUD juga bagian dari tanggungjawab pemerintah.

Sementara, terkait aset berupa rumah guru, maupun sekolah yang sebagian besar belum bersertifikat, kata Fahri, Pansus meminta kepada Dinas pendidikan untuk berkordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera diterbitkan sertifikatnya.

Pansus DPRD lanjut dia, juga menemukan adanya kekurangan tenaga pengawas di lapangan. Hal ini tentunya butuh perhatian serius oleh Pemkot Ternate.

“Untuk kekurangan tenaga pengawas ini, berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan, harus mengikuti seleksi guru penggerak, baru bisa diangkat menjadi pengawas. Kami berharap ada alokasi anggaran oleh Pemkot untuk seleksi pengawas sekolah,” tandasnya.

“Berbagai temuan di Dinas Pendidikan tersebut menjadi catatan Pansus DPRD untuk disampaikan dalam sidang paripurna nanti,”tambah Fahri. (Wan-1)

Berita Terkait

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut
Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut
Pelabuhan Hiri Jadi Isu Utama di Musrembang, Sekda Ternate Respon Begini
TPP ASN Kota Ternate 2 Bulan Belum Dibayar, Totalnya Rp 16 Miliar
Sepi Peminat, Pansel Perpanjang Pendaftaran Seleksi 6 Pimpinan OPD di Pemprov
Berita ini 90 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 10:08 WIT

Muhammadiyah : KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama Perlu Dikaji Ulang

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:42 WIT

KUA Berubah Fungsi jadi Tempat Pencatatan Pernikahan Semua Agama

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:56 WIT

Telan Anggaran Rp 1 Miliar, MTQ Tingkat Kota Ternate Diikuti 247 Peserta

Jumat, 16 Februari 2024 - 20:52 WIT

Fun Run Edukasi Geowisata Batu Angus

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:12 WIT

PLN UIW MMU Cek Kesiapan Pasokan Listrik di Kantor KPU dan Bawaslu Jelang Pemungutan Suara

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:11 WIT

PLN UIW MMU Resmikan Komunitas Kendaraan Listrik Pertama di Tanimbar

Senin, 12 Februari 2024 - 21:38 WIT

Pastikan Pesta Demokrasi Berjalan Lancar, Dirut PLN Pimpin Langsung Pengamanan Pasokan Listrik dari Posko Nasional Siaga Pemilu

Senin, 12 Februari 2024 - 20:56 WIT

PLN UIW MMU Siagakan Ribuan Personelnya di 48 Posko Jaga Kelistrikan Andal Selama Pemilu

Berita Terbaru

Kepala BPKAD Provinsi Malut Ahmad Purbaya

Headline

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM

Rabu, 28 Feb 2024 - 10:58 WIT

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!