Sofifi, Maluku Utara- Honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Maluku Utara mulai mengeluh dengan kondisi yang mereka hadapi. Ini disampaikan pada saat hari pertama berkantor di 2022.
Di hadapan gubernur, mereka meminta agar ada penambahan anggaran untuk pembayaran gaji yang sampai saat ini belum ada respon dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Malut.
“Jadi anggaran Satpol PP per tahun itu Rp 5 miliar untuk gaji PNS, Rp 5 miliar untuk TTP, dan Rp 5 miliar untuk bayar honor,” kata Kepala Satpol PP Provinsi Malut Rahmat Jabir ketika dikonfirmasi di kantor gubernur, Gosale Puncak, usai apel pagi, Senin (3/1/2022).
Rahmat berharap, keluhan yang disampaikan tersebut dapat diakomodir oleh gubernur.
“Harapannya kalau bisa Pak Gubernur bantu saya, sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh anggota Satpol PP, supaya apa yang diinstruksikan secepatnya bisa kita lakukan,” jelasnya.
Rustam Wahab, salah satu perwakilan Provos Satpol PP juga berharap sebelum masa akhir jabatan gubernur bisa memperhatikan nasib mereka dengan memproses SK menjadi PNS.
“Selanjutnya, gaji kami selama ini hanya Rp 1,5 juta (per bulan), kalau bisa sebelum masa akhir jabatan gubernur bisa naikkan menjadi Rp 2 juta (per bulan). Kita juga meminta mobil operasional, karena yang ada satu unit itu sudah dari masa Pak Gubernur Thaib Armayin. Mobil ini juga sering mengalami kerusakan, kalau bisa belikan kami yang baru,” tambahnya.
Menanggapi keluhan anggota Satpol PP, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) mengatakan, semua keluhan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Bahkan, Gubernur AGK juga mempersilahkan Satpol PP untuk lakukan demo jika dirinya tidak bisa memberikan yang terbaik.
“Semua keluhan yang saya dengar hari ini akan saya tindaklanjuti, kalau tidak bisa memberikan yang terbaik bisa demo saya, apalagi masalah gaji, ini yang sangat penting, masa saya senang kalian susah, tidak boleh seperti itu,” tutur Gubernur AGK di hadapan anggota Satpol PP. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!