Sofifi, Maluku Utara- Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait tapal batas enam desa yang disengketakan antara Pemkab Halut dan Pemkab Halbar.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudi A. Kadir kepada wartawan usai rapat mengatakan, tapal batas di enam desa itu sudah lama dibahas, dan prosesnya sangat panjang, baik melalui kesepakatan antar kedua pemda, bahkan sudah ada berita acaranya, namun di belakang hari blunder lagi.
“Bahkan ada kesepakatan untuk tidak sepakat. Itu berita acaranya juga ada. Ada juga berita acara kesepakatan yang diberikan Kemendagri. Jadi seharusnya kalau sudah disepakati dan berita acara sudah diserahkan ke Mendagri, maka keputusannya harus diterima kan, tapi kok sampai sekarang belum beres-beres juga,” kata Samsudin.
Menurut Samsudin, jika keputusam Mendagri dianggap masih kurang maka bisa disampaikan lagi asal dilakukan bersama kedua Pemda. Kalau satu pihak terima dan pihak lain menolak maka tidak jadi. Sebenranya tim dari Kemendagri juga sudah berulang-ulang datang mendata dan melakukan pertemuan/musyawarah dengan masyarakat sebelum membuat keputusan,” ujarnya.
Masih terkait tapal batas enam desa, Samsudin mengatakan Pemkab Halut pernah menggugat keputusan Mendagri tapi kalah, karena Kemendagri memegang dokumen lengkap tentang kesepekatan yang ditandatangani kedua pihak melalui masing-masing pejabat yang mewakili pemdanya.
“Masalah ini memang sudah pernah digugat oleh Pemkab Halut tapi mereka kalah, karena berita acara lengkap ada di Mendagri, dan di tandatangani oleh pejabat yang pernah mengikuti kegiatan ini,” ungkapnya. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!