Aliansi Masyarakat Obi ‘Ancam’ Boikot Aktivitas Pertambangan

- Editor

Senin, 13 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Masyarakat Obi kembali melakukan aksi di depan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara (Malut)

Aliansi Masyarakat Obi kembali melakukan aksi di depan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara (Malut)

Ternate, Maluku Utara- Aliansi Masyarakat Obi kembali melakukan aksi di depan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara (Malut). Aksi dilakukan guna mempertanyakan pihak balai atas kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Obi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Koordinator Aksi Wahyu Aditya, saat ditemui Haliyora, Senin (13/09/21) mengatakan, berdasarkan kontrak dari Kementerian PUPR, pekerjaan tersebut harus dikerjakan pada bulan Juli, akan tetapi terjadi tarik menarik antara Pemprov Malut terkait izin.

“Jelas proyek tersebut harus dikerjakan pada bulan Juli berdasarkan kontrak Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), direktorat jendral (Dirjen) binamarga, balai pelaksanaan jalan nasional (BPJN) Maluku utara, satuan kerja (Satker) pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi maluku utara, ” ujarnya.

Kata Aditya, sebagaimana persyaratan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diminta oleh Kementriaan Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLKH) RI, sesuai surat nomor : S, 457/RKTL-REN/PPKN/PlAO/5/2021, tertanggal 31 Mei 2021, tentang balasan Surat Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor :522.75/1034/ G tertanggal 25 Mei 2021 terkait permohonan IPPKH seharusnya direspon secara serius oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun justru sebaliknya.

Dalam balasan surat tersebut, KLHK meminta Pemprov Malut agar segera melengkapi sebagian persyaratan dokumen permohonan IPPKH. “Terdiri dari persyaratan Teknis dan pernyataan komitmen yaitu; persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan, pakta integritas dalam bantuk surat pernyataan, menyelesaikan tata batas area IPPKH, dan menyatakan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan,” ucapnya.

BACA JUGA  Kampanye di Desa Mangoli, FAM-SAH Optimis Menang di Pilkada Sula

Dijelaskan, justru persyaratan yang diminta KLHK sejak Mei hingga september 2021 tidak mampu diselesaikan kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi Izin IPPKH.

“Olehnya, kami Aliansi Masyarakat Obi melakukan aksi mengecam dan mendesak Gubernur Maluku Utara agar melengkapi seluruh dokumen jalan lingkar Obi,” tegasnya.

Adapun tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut diantaranya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus patuhi Aturan, Mendukung pihak Balai untuk tetap melaksanakan pekerjaan Jalan Lingkar Obi, Mengahlikan status jalan Lingkar Obi ke kabupaten Halmahera Selatan jika Pemerintah Provinsi Maaluku Utara tidak sanggup melaksanakan. Jika tidak, para pendemo mangancam bakal memboikut aktivitas pertambangan jika jalan Lingkar Obi gagal dikerjakan. (Echal-**)

Berita Terkait

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin
Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate
Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga
Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi
Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini
Penanganan Kasus Kredit Macet BPRS Diragukan, Kinerja Kejari Halsel Terkesan tak Jujur
Rem Blong, Pemotor di Ternate ‘Nyungsep’ ke Jurang Ngade
Ngeri! Seorang Pria di Halmahera Selatan Diterkam 2 Ekor Buaya, Begini Kondisinya
Berita ini 373 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:41 WIT

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:32 WIT

Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:19 WIT

Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIT

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:30 WIT

Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini

Berita Terbaru

Kepala DLH Kota Ternate, Muhammad Syafei

Headline

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Feb 2025 - 21:36 WIT

error: Konten diproteksi !!