Didatangi Kepsek, Ketua DPRD Malut Akui Diceritakan ada Mahar Jabatan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Provinsi (Malut) Kuntu Daud

Sofifi, Maluku Utara- Dugaan praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah mencuat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Praktek tersebut diungkap oleh beberapa kepala sekolah yang mengaku diminta imbalan jika mau menempati jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang calon kepala sekolah asal Kabupaten Halmahera Selatan yang gagal dilantik, bahwa dirinya tidak dilantik lantaran tak penuhi permintaan salah satu oknum Dinas Pendidikan Provinsi Malut untuk menyerahkan uang sebesar Rp 6 juta agar dapat dilantik menjadi kepala sekolah.

“Waktu mau pelantikan, saya dihubungi salah satu oknum yang mengaku dari Dinas Pendidikan Maluku Utara dan meminta uang Rp 6 juta jika ingin lolos jadi kepala sekolah. Tapi saya tidak mau, akhirnya saya tidak jadi dilantik,” kata sumber yang tidak mau menyebut identitasnya kepada Haliyora itu, Rabu (09/09/2021), via telpon.

“Ternyata bukan hanya saya saja ditelpon orang tersebut. Teman-teman calon kepala sekolah juga ditelponya dengan permintaan yang sama, bahkan ada yang diminta untuk menyetor uang belasan juta sebagai mahar jadi kepala sekolah,” tambahnya.

Keterangan serupa juga disampaikan salah satu Kepsek di Kota Ternate kepada Haliyora. Ia membenarkan informasi terkait isu jual beli jabatan kepsek itu.

“Informasi jual beli jabatan Kepsek itu betul, akan tetapi kejadian itu tidak terjadi kepada saya, akan tetapi teman-teman Kepsek yang lain juga dimintai uang oleh oknum dinas,” ujar kepsek yang juga tidak mengungkap indentitasnya tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, pun membenarkan adanya dugaan jual beli jabatan kepsek di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Katanya, praktik jual beli jabatan oleh oknum-oknum tertentu sudah berulang kali dilakukan.

Hal ini menurut Kuntu, diketahuinya setelah didatangi sejumlah kepala sekolah dan menceritakan hal tersebut. “Praktek semacam itu sudah berulang kali dilakukan oknum tertentu. Terkait isu jual beli jabatan Kepsek itu, saya juga sudah disampaikan oleh sekitar enam kepala sekolah. Makanya saya harap gubernur mengevaluasi Kadis Pendidikan,” tandasnya, Rabu (09/09/2021).

Kuntu juga meyebut ada kepala sekolah yang dilantik, padahal yang bersangkutan belum memilikik Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) sebagai syarat menjabat Kepla Sekolah.

“Ada Kepala Sekolah yang dilantik kemarin itu belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Padahal NUKS itu kan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Bagaimana pendidikan kita bisa maju, kalau pengangkatan Kepsek saja seperti ini. Makanya Kadis Pendidikan sudah layak dievaluasi,” kata Kuntu.

Kuntu berharap masalah ini segera diatasi, kalau tidak pendidikan di Maluku Utara tidak akan pernah maju. “Gubernur harus mengambil langkah tegas, bila perlu
Kepala Dinasnya diganti,” tandasnya.

Terkait hal itu, Sekprov Malut, Samsudi A. Kadir  mengaku belum mendengar atau mendapat laporan. Meski begitu ia berjanji akan mengeceknya. “Isu jual beli jabatan itu saya belum dengar dan dapat laporan, jadi nanti dicek kebenarannya dulu. Ini berbahaya, kalau praktek semacam itu dibiarkan terus terjadi. Jadi kita akan cek dulu jika betul terjadi demikian maka yang melakukan itu harus ditindak, jangan dibiarkan,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (09/09/2021)

Samsudin juga menjelaskan bahwa pelantikan kepala sekolah SMA/SMK yang dilaksanakan beberapa bulan lalu itu sudah sesuai prosedur dan mereka yang dilantik sudah miliki Nomor Unik Kepala Sekolah sebagai syarat, sedangkan yang belum memiliki NUKS hanya berstatus Plt. Kepala Sekolah.

“Pelantikan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Mereka yang dilantik juga sudah miliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Kalau belum miliki NUKS berarti masih Plt,” terangnya.

Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Imam Makdy, ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsAap tidak merespon sampai berita ini dipublikasikan. (Sam-*)

Pos terkait