Sofifi, Maluku Utara- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bersama bermitra kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut menggelar rapat bersama untuk bahas program prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2022 mendatang.
Rapat bersama mitra komisi ini dihadiri langsung Kepala Dinas PUPR Malut Jafar Ismail didampingi Kabid Bina Marga dan beberapa Kepala Bidan lainnya serta Ketua Komisi III Deprov Malut Zulkifli Hi Umar serta beberapa anggota Komisi III Deprov lainnya berlangsung di sekretariat perwakilan DPRD Malut, Selasa (27/7/2021).
Kepala Dinas PUPR Malut Jafar Ismail menyampaikan dalam rapat itu bahwa telah menyusun program kegiatan untuk tahun 2022 dalam dokumen rencana kerja (Renja) Dinas PUPR Malut dimana program infrastruktur yang diusulkan di tahun 2022 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Dalam dokumen Renja, sekitar 400 miliar lebih program infrastruktur yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi III Deprov Malut Zulkifli Hi Umar saat dikonfirmasi mengaku rapat ini sebagai mitra kerja untuk bahas program kerja tahun 2022, pasalnya KUA PPAS Malut tahun 2022 telah diusulkan ke DPRD Malut sehingga sebagai mitra harus mengetahui berapa anggaran yang usulkan dan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas tahun depan.
”Hasil penyampaian dari Kadis PUPR Malut sudah anggaran meskipun kami belum pegang dokui KUA-PPAS 2022, dimana yang diusulkan dalam Renja Dinas PUPR sekitar 400 miliar lebih, namun informasi terakhir dari pak kadis PU sudah turun jadi 168 miliar, untuk itu komisi tiga akan mendorong karena infrastruktur merupakan kebutuhan utama masyarakat Malut,” ungkapnya.
Zulkifli mengaku, jika anggaran infrastruktur hanya Rp 168 miliar ini tidak cukup untuk membiayai infrastruktur dengan wilayah Malut yang cukup luas, terdiri dari 10 kabupaten/kota. Untuk itu, Komisi III akan mendorong itu sehingga mengalami peningkatan, karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
”Ini baru pagu indikatif, sehingga dalam pembahasan antara TAPD dengan Deprov Malut akan didorong, pasalnya Jika memang betul informasi anggaran infrastruktur hanya 168 miliar ini sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat,” bebernya.
Politisi partai Keadilan Sejahtera menyebutkan, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya APBD Malut hanya diangka 900 miliar lebih saja, anggaran infrastruktur masih diangka 400 miliar, saat ini APBD Malut hampir diangka 3 triliun, maka idealnya anggaran infrastruktur harus diangkat Rp 600-700 miliar.
”Kami berharap anggaran belanja infrastruktur jadi prioritas utama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dari APBD Malut Rp, 2.9 triliun, anggaran infrastruktur harus Rp 600-700 miliar, untuk itu komis III akan dorong dalam pembahasan anggaran nanti,” harapnya. (Red)
