Halsel, Maluku Utara- Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik mengungkapkan, semua jabatan jabatan eselon II (Kepala SKPD) di Kabupaten Halmahera Selatan masih status Plt. Belum ada Kepala Dinas definitif. Itu disampaikan Usman saat diwawancarai sejumlah awak media di depan gedung DPRD Halsel, Selasa (27/7/2021)
Dijelaskan, bahwa pelantikan pejabat eselon II oleh bupati sebelumnya pada 8 Januari 2021 tidak disetujui oleh Mendagri walaupun oleh KASN menyetujuinya, lantaran dinilai imsprosudural karena dilakukan pada saat sedang dalam proses pilkada Serentak belangsung.
“Olehnya itu, semua kepala SKPD di Halsel tidak ada yang defenitif, semua status Pelaksana tugas (Plt) karena belum ada persetujuan Kemendagri,” jelas Usman
Menurut Usman, harusnya 6 bulan jelang tahapan Pemilukada, dan 6 bulan sesudah Pilkada tidak boleh ada pelantikan pejabat eselon II.
“Itu aturannya, justru itu semua hasil asesmen pada waktu itu dianggap batal karena belum ada persetujuan Mendagri. Kalau pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV, itu kewenangan mutlak bupati, tapi pelantikan pejabat eselon II itu harus ada persetujuan Mendagri karena sudah masuk tahapan pilkada,” terang Usman.
Sekalipun saat ini semua Kepala OPD di Halsel tidak defenitif, namun kata Usman, dalam program 100 hari kerja bupati terkait penataan organisasi pemerintahan daerah, seluruh Plt kepala OPD yang dilantik pada Januri 2021 oleh bupati sebelumnya tetap dievaluasi.
“Evaluasi kinerja Kepala OPD itu bertujuan mengukur kemampuan mereka,. Jika dinilai punya integritas dan punya skil sesuai tugasnya serta punya ide dan gagasan untuk membenahi daerah ini maka akan dipertahankan,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, memasuki akhir masa jabatan Bupati Bahrain Kasuba, ia melakukan pelantikan pejabat eselon II di ruang aula Bupati pada 8 Januari 2021, antara lain, Hasna Muhammad dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Ahmad Hadi sebagai Kepala Dinas Perkim-LH, Muhammad Nur sebagai Kepala Disperindagkop, Aswin Adam sebagai kepala BPKAD, Agus Heryawan sebagai Kepala Dinas Pertanian, Ety Juliayani Kepala Perpustakaan, Aisa Badaruni sebagai Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Keluarga Berencana (P3KB) , Daud Djubedi sebagai kepala Inspektorat dan Nasir J. Koda sebagai kepala DPM-PTSP. (Asbar-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!