Sanana, Maluku Utara- Sekretaris Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Wa Lima Sula, Zulfitra Hasim, S.H meminta DPRD Sula agar transparan ke publik soal hasil temuan Pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2020.
Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi Haliyora, Sabtu (26/06/2021).
Zulfitrah menilai kinerja Pansus LKPJ cukup baik tahun ini dengan menemukan beberapa masalah di Dinas Pendidikan dan Dinas PUPRKP Sula
“Kerja Pansus LKPJ Tahun 2020 yang di ketuai oleh Lasidi Leko cukup baik, karna sudah mengungkap kejanggalan pekerjaan di Dinas PUPRKP dan persoalan realisasi anggaran DAK di Dinas Pendidikan saat monitoring pembangunan di beberapa sekolah,” kata Zulfitrah.
Dikatakannya, Pansus LKPJ juga harus fokus pada OPD lain dan hasil temuannya disampaikan ke publik, yakni realisasi anggaran, sehingga dapat diketahui dan dikawal secara bersama-sama
“Semoga Pansus LKPJ tidak terfokus pada Dinas Pendidikan dan PUPRKP saja, namun harus menyampaikan hasil temuan realisasi anggaran di OPD lain sehingga masyarakat bisa tahu dan melakukan pengawalan secara bersama-sama,” ujar Zulfitrah.
Terpisah, Ketua Pansus LKPJ Tahun 2020, Lasidi Leko, saat dikonfirmasi menyampaikan dirinya bersama anggota pansus saat ini masih terfokus pada dinas penerima DAK terbesar di Sula
“Kami Pansus LKPJ Tahun 2020 masih fokus pada tiga dinas penerima DAK terbesar di Sula, yakni Dinas PUPRKP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dan kami sudah temukan ketidakjelasan realisasi anggaran,” jelas politisi PBB yang juga Ketua Komisi III DPRD Sula
Meski begitu kata Lasidi, Pansus tetap akan fokus pada dinas lain dan hasilnya akan disampaikan saat paripurna DPRD
“Setelah Selesai pada tiga Dinas ini, kami tetap akan fokus pada dinas-dinas lain kemudian hasilnya kami akan sampaikan saat paripurna DPR,” imbuh Lasidi. (Sarif-*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!