IPM Halsel Rendah, Ini Tawaran Camat Kasiruta Barat

Halsel, Haliyora

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tercatat menempati urutan ke enam dari 10 kabupaten/kota se- Maluku Utara, bahkan di bawah Kabupaten Halteng dan Haltim.

Hal itu disampaikan Camat Kasiruta Barat Ketika menanggapi slide dan pemaparan oleh Bappeda, Halifat Wahid saat diwawancarai Haliyora usai mengikuti rapat pelaksanaan Forum Organisasi Pimpinan OPD, Selasa (23/03/2021).

Rapat pelaksanaan Forum Organisasi Pimpinan OPD itu dilaksanakan Bappeda Halsel untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Halifat menuturkan indeks pembangunan manusia Halsel berada pada  urutan ke enam sedangkan angka pertumbuhan ekonomi Halsel menempati posisi ke empat dari 10 Kabupaten/Kota se-Malut.

Menurut Halifat, pembangunan SDM di Halsel  perlu dievaluasi untuk lebih bergerak maju mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Mantan kepala seksi PTK-Paud Dikbud Halsel itu mengatakan Halsel masih tertinggal dari sisi pembangunan manusia jika dibandikan dengan Kabupaten Halteng dan Haltim. 

Menurutnya, ideks pertumbuhan SDM di Haltim dan Halteng lebih maju dari Halsel karena ada dorongan dan bantuan dana dari perusahan tambang di dua kabupaten tersebut melalui dana CSR.

“Bapedda perlu membuat Perda terkait dana CSR di sektor pertambangan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Halmahera Selatan, sebab SDM Halteng sangat memungkinan melahirkan SDM yang unggul. Lihat saja lulusan S2 hingga S3 makin banyak dilahirkan, ini bukti dukungan lewat dana CSR dari perusahan tambang yang beroperasi di sana,” ungkapnya.

Kata dia, sumberdaya pertambangan di Halsel sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM jika dikelola dengan baik.

“Di sini ada PT. Harita Grup, PT Wana Tiara dan lainnya, tinggal kita manfaatkan untuk kepentingan pembangunan manusia di Halsel ini. Yang penting kita buat regulasinya agar dijadikan dasar hukum antar pihak pemerintah daerah dan pihak perusahan,” pungkasnya.

Terpisah, kepala Bappeda Halsel, Ramli menjelaskan rapat pelaksanaan forum OPD tersebut dilaksanakan selama tiga hari dan sekarang masih berjalan sehingga tawaran rencana kerja masing-masing peserta tetap diakomodir namun belum diputuskan.

Rapat itu sendiri, kata Ramli, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sekaligus melakukan revisi OPD dan Peningkatan Pelayanan Publik. Terkait usulan atau tawaran dari peserta rapar akan diputuskan pasca rapat,” terang Ramli. (Asbar***)