Sikap Pemprov Melunak Terkait Mutasi PNS

Sofifi, Haliyora

Pasca Pilkada serentak di delapan Kabupaten/Kota, dipredikasi bakal terjadi mutasi PNS dari kabupaten/kota ke provinsi.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir ketika di wawancarai Haliyora, di kantor Gubernur, Kamis (7/1/2020).

Kepada Haliyora Samsudin mengatakan, mutasi itu tergantung kebutuhan. ”Kalau ada mau mutasi ke provinsi, kita juga harus melihat kebutuhan kita di sini,” tandasnya.

Sekda menjelaskan, seorang yang mau pindah di satu daerah, itu pihak penerima juga akan melihat dan menganalisa kebutuhan dan jabatan yang sudah ada. “Istilahnya lolos mutu. Lolos mutu artinya meskipun dia yang pindah akan tetapi kita juga harus butuh melihat dari mana, di butuhkan atau tidak.

“Jadi ada  Analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), karena semua orang di intansi pemerintah itu sudah  memiliki jabatan. Kalu ada jabatan atau posisi tertentu kosong dan dibutuhkan pengganti maka diterima, tapi kalau semua sudah terpenuhi, ini jadi masalah,” jelasnya.

Menjawab kemungkinan terjadi mutasi PNS dari kabupaten/kota ke Provinsi Maluku Utara, Sekda mengaku belum mengetahui, namun ia mengatakan akan mengecek di BKD, dan jika ada posisi kosong atau ada kebutuhan, maka kemungkinanan akan menerima pegawai yang mau pindah ke provinsi.

“Saya cek dulu di BKD, kalau ada kosong, itu berarti kita masih terima pindahan (mutasi), kalau sudah tidak ada yang kosong maka kami tidak lagi menerima PNS yang pindah,” tandasnya.

Masih terkait mutasi PNS dari kabupaten/kota ke provinsi pasca Pilkada serentak, Sekda menegaskan pemrov  Malut tidak mencampuri urusan kepindahan karena masalah politik.

“Intinya kita di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak akan mencampuri urusan  kebutuhan kita di pemerintahan dengan hal-hal yang bersifat politis,” tegasnya. (Sam-1)

Pos terkait