Catatan Ombudsman Potret Layanan Publik 2020, Pengaduan Terbanyak di Kota Ternate dan Kepolisian

Ternate, Haliyora

Pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara (Malut) dari tahun ke tahun selalu mengalami berbagai permasalahan, baik permasalahan baru maupun yang berulang-ulang, sehingga masyarakat masih terkesan sulit mengakses pelayanan yang mudah, cepat, murah dan berkualitas, terlebih lagi di era Pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Demikian catatan yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara di Tahun 2020 ini.

Dalam rilisnya berjudul Potret Pelayanan Publik di masa Pandemi tahun 2020 yang diterima Haliyora, pada Jum’at (08/01/2021), Ombudsman menyebutkan, sampai saat ini wabah Covid-19 masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangannya.

Pelayanan publik di era pandemic, tulis Ombudsman, banyak mengalami perubahan dalam pola pelaksanaannya, mulai dari petugas yang sebagian di “work for home” hingga akses layanan publik yang menggunakan atau melalui online, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana layanan publik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Catatan Ombudsman Perwakilan Maluku Utara juga menyebutkan, dalam verifikasi dan penerimaan laporan pada tahun 2020 yang diterima bagian pengaduan sebanyak 248 laporan/aduan masyarakat dengan rincian, 76 laporan langsung dari masyarakat, 172 konsultasi masalah pelayanan sebagai Konsultasi non Laporan. 

Selanjutnya,  terhadap dugaan mal administrasi berdasarkan urutan tertinggi dengan rincian sebagai berikut; 1) Tidak Memberikan Pelayanan 42 persen, Penundaan Berlarut 23 persen, Penyimpangan Prosedur 12 persen, lain-lain  10 persen.

Sedangkan instansi (daerah) yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman Perwakilan Maluku Utara adalah, Kota Ternate 148 laporan atau 60 persen, Tidore Kepulauan 52 laporan atau 21 persen, Halmahera Selatan 15 laporan atau 6 persen, Halmahera Utara 12 laporan atau 5 persen, Halmahera Barat 6 laporan atau 2 persen, Halmahera Timur 3 laporan atau 1 persen, dan Sula 3 laporan atau 1 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pulau Morotai dan Pulau Taliabu masing-masing 2 laporan atau kurang lebih 1 persen.

Disebutkan, laporan dari Kota Ternate tertinggi karena adanya beberapa instansi vertikal dan kantor BUMN yang berdomisili di Kota Ternate, sedangkan Kota Tidore di posisi ke dua dikarenakan Pemerintah Provinsi juga berdomisili di Wilayah administratif Kota Tidore.

Sementara, laporan/pengaduan pelayanan berdasarkan substansi permasalahan disebutkan antara lain, Kepolisian 40 laporan atau 16 persen, Pajak 29 laporan atau 12 persen, Perizinan (PTSP) 27 laporan atau 11 persen, Kepegawaian 20 laporan aatau 8 persen, Administrasi Kependudukan 19 laporan atau 8 persen, Agraria/Pertanahan 19 laporan atau 8 persen.

Selanjutnya air 12 laporan atau 5 persen, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial 11 laporan atau 4 persen, Pendidikan 10 laporan atau 4 persen, Peradilan 10 laporan atau 4 persen, lain-lain 51 laporan atau 20 persen. Total 248 laporan.

Juga disampaikan ada 13 instansi terlapor yakni, Polres 35 laporan atau 14 persen, DPMPTSP 25 laporan atau 10 persen, UPTB Samsat 20 laporan atau 8 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 19 laporan atau 8 persen, Kantor Pertanahan 16 laporan atau 6 persen, PDAM 12 laporan atau 5 persen, BP2RD 11 laporan atau 4 persen, Pemerintah Desa 7 laporan atau 3 persen.PT. PLN 6 laporan atau 2 persen, Pengadilan Agama 6 laporan atau 2 persen, Polda 6 laporan atau 2 persen, Gubernur 5 laporan atau 2 persen, Lain-lain 80 laporan atau 32 persen. Total 248 laporan.
Dijelaskan, pokok permasalah yang dialaporkan antara lain, SPKT (Sim, STNK, BPKB, Izin Keramaian 28 laporan atau 12  persen, Pungutan Pajak 25 laporan atau 10 persen, Penerbitan Izin 21 laporan atau 8 persen, KTP 9 laporan atau 4 persen, Eksekusi Putusan 8 laporan atau 3 persen, Hak pegawai (gaji, intensif, tunjangan , honor, cuti) 8 laporan atau 3 persen, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, DPO, Visum, Labkrim (SP2HP, SPDP, P21) 8 laporan atau 3 persen, Bantuan Sosial (PKM dll) 7 laporan atau 3 persen, Distribusi Air 7 laporan atau 3 persen, Kartu Keluarga (KK) 7 laporan atau 3 persen, Lain-lain 6 laporan atau 2 persen, Penguatan 5 laporan atau 2 persen, Lainnya 109 laporan atau 49 persen. Total 248 laporan. (Sam-1)

Pos terkait