Ternate, Maluku Utara- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara menyebutkan Kota Ternate masih dalam zona dalam standar pelayanan publik maksimal.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali mengatakan, dalam sistem pelayanan ada standar yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Dan standar maksimal pelayan publik di Kota Ternate ada pada kategori zona kuning atau belum maksimal.
Sofyan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang pelayanan. Standar pelayanan yang harus dilakukan mulai dari standar waktu, biaya, sistem informasi dan prosedur, dan pengelolaan pengaduan.
“Standar pelayanan inilah masih kurang di sejumlah OPD seperti Dinas Pendidikan dengan traffic light warna merah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil warna kuning,” jelas Sofyan kepada Haliyora, Senin (31/01/2020/2)
Dikatakan, sistem pelayanan publik yang telah diberi traffic light kepada Dinas Pendidikan dengan warna merah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wara kuning tersebut, terkait dengan tingkat penilaian pelayanan sepanjang tahun 2021.
Sofyan menyebutkan, salah satu indikator untuk pemberian insentif daerah, selain pemberian opini oleh BPK juga dari Ombudsman menyangkut dengan opini pengawasan pelayanan publik.
“Untuk OPD yang mendapat traffic light warna kuning dan merah ini harus lebih berupaya agar meningkatkan pembenahan pelayanan publik, sehingga kalau bisa tahun ini Kota Ternate sudah masuk dalam traffic light warna hijau, selain dari pemberian opini oleh BPK,” imbuhnya.
Sementara, Asisten III Setda Kota Ternate, Thamrin Alwi menambahkan, dengan adanya kelemahan standar pelayanan publik ini maka Pemkot Ternate akan melakukan kerja sama melalui pendamping. “Jadi kita akan didampingi langsung oleh Ombudsman, sehingga langkah perbaikan pelayanan publik masuk pada zona hijau. Kita akan melakukan kerja sama dengan tim kerja sama yang diketuai oleh Sekda Kota Ternate,” pungkasnya. (Arul-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!