Tim Hukum MS-SM Ancam DKPP-kan Bawaslu Taliabu

- Editor

Senin, 9 November 2020 - 05:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bobong, Haliyora

Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, H. Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (MS-SM) mengancam akan memgadukan Bawaslu Taliabu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Ini karena Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dinilai lemah dalam penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran pemilukada.

Ketua tim hukum Paslon MS-SM, Mustakim La Dee meminta kepada Bawaslu Pulau Taliabu untuk seriusi kasus dugaan anggota DPR RI, Alien Mus yang sebagai ketua dewan pimpinan daerah (DPD), Partai Golongan Karya (Golkar), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Pulau Taliau atas dugaan keterlibatan pada kampanye Paslon Aliong Mus-Ramli beberapa hari lalu, dengan No. 01/PL/PB/Kab/32.10/XI/2020 Pada Tanggal 06 November 2020.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alien mus diduga melakukan pelanggaran karena tidak memiliki izin kampanye (izin sebagai jurkam).

Menurut Mustakim, setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengajukan izin kampanye terlebih dahulu jika terlibat sebagai jurkam, sebab dikhawatirkan berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan atau menyimpang dari kewenangan (abuse of power).

“Kami temukan adanya dugaan keterlibatan salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar atas nama Alien Mus menjadi jurkam Paslon nomor dua  tanpa disertai surat izin kampanye,” ujar Mustakim.

BACA JUGA  Datangi Kanwil Kemenkumham Malut, Demokrat KLB : Percuma ke Situ

Alien Mus, kata Mustakim diduga menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, karena kedatangannya di Pulau Taliabu dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat Pulau Taliabu (reses). Beliau kan datang ke Taliabu dalam rangka kegiatan reses. Itu sudah pasti pake fasilitas negara,” tutur Mustakim kepada sejumlah wartawan, Minggu (08/11/2020).

Mustakim menjelaskan, hasil kajian internal Tim Hukum MS-SM disimpulkan saudari Alien Mus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang disebutkan dalam Pasal 69 Huruf h menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; pada Pasal 70 Ayat (2) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017; pasal 63 Ayat (1),  dan pasal 63 Ayat (3).

“Antara lain disebutkan, ‘menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan, dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon Iain di wilayah kewenangannya dan di wilayah Iain,” jelasnya.

BACA JUGA  Ketua DPRD Ternate Nyatakan Kelurahan Bisa Alih Status jadi Desa

Dari hasil kajian itu, lanjut Mustakim, pihaknya sudah melaporkan kepada  Bawaslu Pulau Taliabu. Laporan tersebut, kata dia, bukti rekaman video/audio visual, dokumen foto serta saksi-saksi dan hasil investigasi kepada komisioner KPU.

“Laporan yang kami sampaikan juga disertai bukti antara lain rekaman video/audio visual, dokumentasi foto, serta saksi-saksi dan hasil Investigasi Tim Hukum dan Advokasi melalui konfirmasi secara langsung kepada Basri Deba, salah satu Komisioner KPU Pulau Taliabu devisi Sosdik yang mengakui izin kampanye Alien Mus belum ada,” bebernya.

Untuk itu Mustakim meminta Bawaslu Pulau Taliabu benar-benar serius dan profesional memproses Laporan yang disampaikan TIM Hukum MS-SM. Mustakim mengancam akan menyampaikan laporan kepada DKPP sebagai penilaian masyarakat atas penegakan hukum oleh Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu  atas kinerja dan integritas lembaga pengawas pemilu itu, jika berlarut-larut menyikapi laporan Tim Hukum Paslon MS-SM.

“Jika tidak diseriusi, maka kami menduga ada keberpihakan Bawaslu kepada pihak tertentu, dan akan kami sampaikan ke DKPP,” tandasnya (Ham-1)

Berita Terkait

BPSMB Disperindag Malut Intens Awasi Kualitas Pala dan Kopra Sebelum Dipasarkan
IMS Diam-diam Ajukan Pengunduran Diri ke Mendagri Bikin DPRD Halteng Geram
GPM : APBD Gampang Dirampok Pejabat Taliabu Karena Inspektorat Lemah
Banjir di Halteng, Anggota Komisi III Soroti Kinerja Pemda
Akademisi Soroti Dana Penyertaan Modal Dipakai Habis Bayar Gaji Perusda Taliabu
Banjir Putus Akses Darat di Lukulamo, Kepala BPBD Halteng : Kita Sudah Evakuasi Warga
Dr Aji Deni : Visi Sultan Tidore dan Semangat Perubahan di Maluku Utara Realistis
Banjir Genangi Weda Halmahera Tengah, Warga Minta Tanggungjawab Perusahaan Tambang
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 23:33 WIT

BPSMB Disperindag Malut Intens Awasi Kualitas Pala dan Kopra Sebelum Dipasarkan

Minggu, 21 Juli 2024 - 22:59 WIT

IMS Diam-diam Ajukan Pengunduran Diri ke Mendagri Bikin DPRD Halteng Geram

Minggu, 21 Juli 2024 - 21:14 WIT

GPM : APBD Gampang Dirampok Pejabat Taliabu Karena Inspektorat Lemah

Minggu, 21 Juli 2024 - 21:10 WIT

Banjir di Halteng, Anggota Komisi III Soroti Kinerja Pemda

Minggu, 21 Juli 2024 - 18:13 WIT

Akademisi Soroti Dana Penyertaan Modal Dipakai Habis Bayar Gaji Perusda Taliabu

Minggu, 21 Juli 2024 - 15:17 WIT

Dr Aji Deni : Visi Sultan Tidore dan Semangat Perubahan di Maluku Utara Realistis

Minggu, 21 Juli 2024 - 13:09 WIT

Banjir Genangi Weda Halmahera Tengah, Warga Minta Tanggungjawab Perusahaan Tambang

Minggu, 21 Juli 2024 - 13:00 WIT

Peringati HBA Ke 64 dan HUT IAD, Kejari Haltim Gelar Tabur Bunga

Berita Terbaru

Munaldi Kilkoda

Headline

Banjir di Halteng, Anggota Komisi III Soroti Kinerja Pemda

Minggu, 21 Jul 2024 - 21:10 WIT

error: Konten diproteksi !!