Verifikasi Ijazah Usman Oleh Dinas Pendidikan Malut, Ini Pandangan Akademisi

  • Whatsapp
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ternate, Dr. Abdul Aziz Hakim, SH, MH

Ternate, Haliyora.com

Polemik seputar langkah yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Maluku Utara sepertinya belum usai. Sejumlah kalangan menyesali tindakan Dinas Pendidikan Malut yang turut menverifikasi ijazah salah satu bakal calon pada pilkada Halsel yakni Usman Sidik.

Bacaan Lainnya

Salah satunya datang dari Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Abdul Aziz Hakim. Ia menilai, Dinas Pendidikan tidak punya kompetensi untuk menilai keabsahan ijazah seseorang.

“soal benar tidaknya ijazah adalah ranah pengadilan, pihak dinas tidak punya kompetensi soal ini.”cetus Aziz pada Haliyora.com, Rabu 9 September 2020 saat dikonfirmasi via whatsApp.

Aziz menjelaskan, di Maluku Utara sendiri terkait persoalan ini, sudah punya jurisprudensi dalam praktek Pilkada. Ia mencontohkan kejadian Pilkada di Halmahera Tengah, dimana Komisioner KPU-nya diproses secara hukum, karena melakukan diskualifikasi terahadap salah satu Balon dalam Pilkada.

“Jadi jika mau memahami problem soal ini silahkan pelajari kasus Halteng untuk dijadikan sandaran yuridis. Dalam konteks ini harus hat-hati melakukan tindakan lembaga lain di luar peradilan. Jadi terkait dengan hal ini, tentu kita punya pengalaman menyangkut tuduhan ijazah palsu,”ungkap Aziz yang juga Ketua Alumni UII Maluku Utara itu.

Dosen Pasca Sarjana Universitas Khairun Ternate ini pun berpesan, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait verifikasi ijazah boleh saja dilakukan, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan dasar oleh KPU untuk mengambil keputusan. Itu karena, pihak dinas tidak punya kompetensi menyatakan ijazah seseorang palsu atau tidak. “itu ranahnya pengadilan, “kata Aziz kembali berpesan.

Katanya lagi, saat ini banyak multi persepsi dan tafsiran publik terjebak seolah-olah KPU punya hak administratif untuk mengeksekusi calon kepala daerah yang menghadapi problem seperti ini.

“Padahal presepsi ini justeru keliru, sebab dalam konteks ini, KPU dilarang keras oleh UU untuk mengatakan sah atau tidaknya sebuah dokumen dari seorang calon kepala daerah, sebab itu bukan wilayah kompetensinya, ini kompetensi absolut peradilan, apalagi Dinas Pendidikan yang selalu dipolemikan karena terkesan ikut bermain dalam soal ini,”tutup Aziz. (Dr)

Pos terkait