Dinas PUPR Malut Sesuaikan Dokumen Lelang dengan Permen PUPR Terbaru

  • Whatsapp
Santarani Abusama Kadis PUPR Malut (foto: Istimewa/Google.com)

Ternate, Haliyora.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permen tersebut telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Dalam peraturan ini, pemerintah mengharapkan tata nilai pengadaan Jasa Konstruksi yang kompetitif sehingga mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Dikutip pada laman resmi Kementrian PUPR, https//www.pengadaan.web.id disebutkan, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia muncul setelah ternyata tidak semua praktik di lapangan bisa diakomodir di dalam Permen PUPR sebelumnya yakni Permen No 7/2019.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR langsung tanggap untuk menyerap aspirasi dari masyarakat konstruksi. Beberapa usulan pun diterima untuk memperbaiki peraturan menteri PUPR terkait pedoman pengadaan jasa konstruksi tersebut.

Menanggapi diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 pengganti Permen PUPR nomor 7/2019 tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Santrani MS Abusama kepada Haliyora.com menegaskan, semua lelang baru diatas tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri harus ikut Permen baru.

“Karena keputusan menteri mencabut permen yang lama, jadi terhitung sejak tanggal ditetapkan, semua lelang baru diatas tanggal ditetapkan ikut permen baru,”tandas Santrani, Kamis (28/05/2020) via telpon.

Santrani menambahkan, semua akan kembali dievalusi untuk disesuaikan dengan Permen terbaru, termasuk persyaratan dan kebutuhan tenaga ahli maupun tenaga terampil.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 Tahun 2020 tersebut pada pasal 24 ayat 1 huruf a disebutkan: Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk (a) nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Pada huruf b disebutkan, nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah, sedangkan pada huruf c disebtkan, nilai HPS diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. (Red)

Pos terkait