Kepala KSOP Ternate : Penutupan Pelabuhan A. Yani Menunggu Hasil Kajian

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana menerapkan status karantina wilayah di seluruh Maluku Utara. Seluru pintu masuk pelabuhan ditutup, termasuk dermaga A. Yani Ternate. Satu-satunya pintu masuk Maluku Utara yang dibuka Hanya Bandara Babullah.

Bacaan Lainnya

Terkait dengan penutupan dermaga A. Yani masih terkendala regulasi. Pasalnya, penutupan pelabuhan seperti Dermaga A. Yani menurut ketentuan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan Menteri Perhubungan. Sementara, rencana penutuan pelabuhan dimulai Rabu besok, selasa (21/04).

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) KotaTernate, Taher Laitupa sendiri mengaku tidak berani mengiyakan rencana penutupan itu. Walaupun Pemprov mengambil langkah itu untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“Soal rencana penutupan Pelabuhan laut Ahmad Yani itu saya secara pribadi belum bisa mengambil keputusan,” ujar Taher menjawab telpon Haliyora.com saat dikonfirmasi, Selasa (21/04).

Taher Laitupa sendiri ketika dimintai penjelasan oleh tim gugus tugas dalam rapat yang digelar di Sahid Bella, Selasa (21/04) hanya memaparkan peraturan yang mengatur tentang kewenangan penutupan pelabuhan. Disamping kesiapan Pemda yang harus menghadapi dampak ekonomi yang pasti ditimbulkannya.

“Saya dipanggil rapat dengan tim gugus tugas tadi di Sahid Bela untuk membahas masalah rencana penutupan pelabuhan itu. Saya hanya bilang pa dorang, pihak kami Kantor Syahbandar tidak masalah jika diminta Pemda. Apalagi terkait dengan upaya untuk mencegah virus Corona ini. Akan tetapi Pemda harus melihat aturannya sehingga tidak bertabrakan dengan peraturan menteri perhubungan. Saya juga gambarkan dampak yang akan timbul jika pelabuhan ditutup. Kalau hanya dibatasi arus masuk penumpang saja itu bisa. Sementara aktivitas mobilisasi keluar masuk barang itu tidak boleh ditutup,” jelas Taher.

Katanya, penjelasannya itu diterima dan disepakati penutupan pelabuhan ditunda, sambil menunggu kajian biro hukum kemudian disampaikan ke gubernur untuk menerbitkan surat. (Sam)

Pos terkait