Pejabat Pemprov Diminta Lakukan Pekejaan Kantor Dari Rumah

  • Whatsapp

TERNATE, HALIYORA.COM,- Setelah mengeluarkan intruksi tentang larangan keluar daerah, kini Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Edaran yang memnta kepada selurruh kepala Organisasi Perangkat Daerah pada lingkup pemrov Malut untuk melaksanakan pekerjaan kantor nya di rumah atau dikenal dengan istilah (Work From Home).

Surat Edaran yang dikeluarkan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2020 bernomor: 440/670/2020 tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) .

Bacaan Lainnya

Dalam edaran tersebut dimintakan kepada seluruh kepala OPD dan ASN pada lingkup Pemrintah Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work for home).

Meski Bekerja dari rumah, tetapi kepala OPD diminta memastikan ada dua level pejabat struktural tertinggi untuk melaksanakan tugasnya di kantor sehingga peyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal, dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Disebutkan, pengaturan penyesuaian sisitim kerja diserahkan kepada kepala OPD dengan tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan serta melaporkan sistim kerja masing-masing OPD kepada Gubernur melalui kepala BKD.

Untuk menjamin keamanan pegawai, pimpinan OPD harus menyediakan masker dan hend sanitizer untuk ASN yang melakukan pelayanan publik atau pelayanan kepegawaian lainnya pada kantor masing-masing.

Dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan diharapkan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat atau sosialisasi.

Sedangkan, jika ada roat/pertemuan penting yang mesti dihadiri, maka ASN yang yang melaksanakan tugas kedinasan harus memanfaatkan sarana teleconference atau video conference.

Intinya, Surat Edaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut sebagai langkah pencegahan dan penyebaran Covid-19 dengan menyesuaikan sisitim kerja yang berpedoman pada Surat Edaran Mentri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistim Kerja Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. (red)

Pos terkait