Komisi I Desak Walikota Ternate Revisi Perwali Tentang Dana Kelurahan

  • Whatsapp
Foto : Mohtar Bian, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate

TERNATE, HALIYORA.COM

 

Bacaan Lainnya

Komisi I DPRD Kota Ternate menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bagian pemerintahan Setda Kota Ternate, pemerintah Kecamatan Ternate Barat dan para Lurah se-kecamatan Ternate Barat.

RDP diselenggarakan pada Senin (03/02/2020), di executive room DPRD Kota Ternate. Selain di hadiri oleh Kabag Pemerintahan, Camat dan Lurah se-kecamatan Ternate Barat, RDP juga melibatkan para Ketua LPM dan Bendahara Kelurahan se-kecamatan Ternate Barat.

Dalam RDP yang berlangsung tertutup itu, Komisi I secara khusus membahas tindak lanjut kunjungan kerja terkait pengelolaan dana kelurahan dan DPPK tahun anggaran 2020.

Seusai rapat, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mohtar Bian saat ditemui haliyora.com di ruang kerjanya menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini di laksanakan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang timbul terkait adanya program dana kelurahan.

“Perlu diketahui bahwa program dana kelurahan ini adalah program baru pemerintah pusat. Baru satu tahun berjalan. Ini merupakan hal baru bagi para Lurah dan perangkatnya. Tentunya terdapat banyak kendala atau persoalan yang di hadapi oleh pihak kelurahan dan perangkatnya,” ujarnya.

Mohtar menjelaskan bahwa untuk pemerintah Kota Ternate, program dana kelurahan juga diatur melalui peraturan Walikota (Perwali).

“Namun, dalam perwali tersebut, belum secara spesifik mengatur dan menjelaskan beberapa hal mendasar. Utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan,” jelasnya.

Mohtar menambahkan bahwa dalam RDP dengan Camat dan Lurah se-kecamatan Ternate Barat, barulah diketahui kendala dan persoalan yang timbul terkait pengelolaan dana kelurahan.

“Salah satunya, terkait Perwali yang tidak menjelaskan secara khusus tentang pelaksanaan teknisnya. Lurah, Bendahara dan para Ketua LPM Kelurahan se-kecamatan Ternate Barat tadi mengeluhkan hal tersebut. Mereka bingung terkait pelaksnaan teknisnya, yang tidak diatur secara spesifik dalam Perwali,” lanjutnya.

Oleh karenanya, menurut Mohtar, Komisi I DPRD Kota Ternate akan mendorong Walikota Ternate untuk segera melakukan perbaikan perwali yang mengatur pengelolaan dana kelurahan.

“Melihat persoalan tersebut, kami dari Komisi I mendorong Walikota untuk segera merevisi Perwali yang mengatur dana kelurahan. Revisi yang kami usulkan secara khusus agar menjelaskan secara lebih detail terkait pelaksanaan teknisnya. Tujuan kami jelas, agar pihak kelurahan dapat mengelola dana kelurahan dengan baik dan aman. Tanpa masalah atau temuan di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih jauh, Mohtar menambahkan bahwa setelah di teliti, perwali yang mengatur dana kelurahan terkesan disusun dengan terburu-buru. Tanpa memperhatikan hal teknis.

“Perwali yang ada saat ini belum lengkap dari sisi teknis. Terkesan disusun dengan terburu-buru. Hanya untuk mempercepat proses pencairan dana kelurahan. Ini jelas berdampak pada pengelolaan dana kelurahan. Yang kena imbasnya adalah pemerintah kelurahan. Sekali lagi, kami minta Walikota untuk segera merevisi perwali tersebut,” pungkasnya. (cal)

Pos terkait