Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memfokuskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar bersama 10 pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara di Hotel Sahid Bela, Ternate, Selasa (6/5/2026).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menyinkronkan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, terutama di sektor infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Menurut Sherly, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tergolong tinggi belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun lalu mencapai 34 persen secara year on year. Namun pada kuartal pertama tahun ini berada di angka sekitar 20 persen. Walaupun tinggi, pemerataannya belum terjadi,” kata Sherly kepada wartawan usai kegiatan.
Ia menegaskan, tantangan utama yang dihadapi daerah saat ini adalah konektivitas antarwilayah, terutama terkait infrastruktur jalan yang belum terselesaikan.
Hasil pemetaan bersama pemerintah kabupaten/kota menunjukkan masih terdapat sekitar 2.000 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara membagi tanggung jawab pembangunan berdasarkan kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Selain mengandalkan APBD, Pemprov juga membuka peluang pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta dukungan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) melalui APBN.
“Mana yang dikerjakan provinsi, mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, dan mana yang nantinya akan diminta bantuan melalui CSR maupun IJD,” ujarnya.
Selain jalan, pembangunan pelabuhan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Namun, sejumlah usulan pembangunan pelabuhan masih terkendala proses hibah lahan dan administrasi ke kementerian terkait.
Sherly meminta seluruh kepala daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi agar usulan pembangunan dapat segera diproses pemerintah pusat.
“Kami sudah bicarakan dengan kepala daerah agar administrasi segera diselesaikan sehingga pembangunan pelabuhan tidak lagi terkendala,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh daerah di Maluku Utara saat ini telah mengusulkan program melalui skema IJD dan tinggal menunggu tindak lanjut dari kementerian terkait.
Dalam forum itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kesiapan administrasi sebagai syarat utama memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Ketika pemerintah pusat memiliki anggaran, daerah harus siap secara administrasi dan data agar bisa mendapatkan program prioritas,” ujar Sherly. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!