Haliyora.id – Di banyak wilayah kepulauan, jalan bukan sekadar bentangan aspal. Ia adalah penghubung harapan, antara desa dan kota, antara hasil bumi dan pasar, antara keterisolasian dan kemajuan.
Di Maluku Utara, harapan itu kini bertumpu pada satu nama, yakni H. Abdul Hamid Payapo.
Penunjukannya sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, menggantikan Navy Anugerah Umasangaji, menandai lebih dari sekadar rotasi jabatan. Ia datang di momen ketika kebutuhan akan percepatan infrastruktur bukan lagi wacana, melainkan tuntutan nyata masyarakat yang hidup di wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks.
Jalan Panjang Seorang Teknokrat Lapangan
Karier Haji Mito tidak dibangun dari balik meja. Ia tumbuh dari dinamika proyek, tekanan tenggat waktu, hingga realitas lapangan yang sering kali jauh dari ideal.
Pengalamannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Maluku Utara menjadi fondasi awal. Dari sana, ia menapaki tangga tanggung jawab yang lebih besar menjadi Kepala Satuan Kerja di Batam hingga Ambon. Setiap wilayah memberinya pelajaran berbeda. Efisiensi kawasan industri, kompleksitas logistik antar pulau, hingga koordinasi lintas lembaga.
Rekam jejak ini yang kemudian membentuk cara pandangnya bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal teknis konstruksi, tetapi juga seni mengelola kepentingan, waktu, dan sumber daya.
Kini, ketika ia kembali ke Maluku Utara dengan posisi strategis, publik melihatnya bukan sebagai sosok baru, melainkan sebagai “orang lama” dengan kapasitas yang telah ditempa.
Dimensi Personal: Antara Tugas dan Pengabdian
Ada sesuatu yang membedakan kepemimpinan berbasis pengalaman dengan kepemimpinan yang juga berakar secara emosional.
Haji Mito memiliki keduanya.
Sebagai putra daerah dari garis ibu, Maluku Utara bukan sekadar wilayah kerja. Ia adalah ruang ingatan, identitas, dan keterikatan batin. Dalam konteks pembangunan, kedekatan ini sering kali menjadi pembeda antara kebijakan yang administratif dan kebijakan yang empatik.
Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, pemahaman terhadap karakter lokal bukan hal kecil. Ia menentukan prioritas, jalan mana yang harus didahulukan, jembatan mana yang paling mendesak, dan wilayah mana yang terlalu lama tertinggal.
Di titik ini, kepemimpinan Haji Mito diuji bukan hanya oleh angka dan target, tetapi oleh kemampuannya menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi kebijakan nyata.
Geografi yang Menantang, Kolaborasi yang Menentukan
Maluku Utara bukan wilayah yang mudah ditaklukkan oleh pendekatan pembangunan konvensional. Fragmentasi pulau, distribusi logistik, hingga cuaca menjadi variabel yang terus menguji efektivitas proyek.
Karena itu, pendekatan tunggal tidak lagi memadai.
Haji Mito tampaknya memahami satu hal penting bahwa BPJN tidak bisa bekerja sendiri.
Kolaborasi menjadi kata kunci dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga elemen masyarakat sipil. Dalam lanskap pembangunan modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga oleh kemampuan menyatukan kepentingan.
Di sinilah peran generasi muda menjadi signifikan. Mereka bukan hanya pengamat, tetapi juga pengawal pembangunan. Dorongan kritis dari kalangan muda menjadi energi tambahan untuk memastikan proyek tidak berhenti di atas kertas.
Lebih dari Sekadar Jalan
Pembangunan jalan sering kali dilihat sebagai indikator fisik: panjang kilometer, kualitas aspal, atau jumlah jembatan.
Namun di Maluku Utara, maknanya jauh lebih luas. Jalan adalah akses ke layanan kesehatan. Jalan adalah jalur distribusi hasil nelayan dan petani, dan jalan adalah pintu keluar dari isolasi.
Dalam konteks ini, kepemimpinan Haji Mito akan diukur bukan hanya dari apa yang dibangun, tetapi dari dampak yang dihasilkan.
Apakah biaya logistik menurun?
Apakah mobilitas masyarakat meningkat?
Apakah wilayah-wilayah terpencil mulai terhubung?
Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi barometer sesungguhnya.
Menjaga Optimisme, Mengawal Realisasi
Penunjukan Haji Mito telah memantik optimisme. Namun seperti halnya pembangunan itu sendiri, harapan perlu dijaga dengan pengawalan.
Masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam memastikan agenda besar ini berjalan konsisten.
Sebab pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukanlah proyek individu. Ia adalah kerja kolektif yang membutuhkan kepercayaan, transparansi, dan kesinambungan.
Di pundak Haji Mito, harapan itu kini bertumpu.
Dan di setiap jengkal jalan yang akan dibangun, publik Maluku Utara menunggu satu hal yang paling sederhana yakni bukti nyata. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!