Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 miliar pada tahun ini untuk pengembangan RSUD. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas instalasi gawat darurat (IGD) yang dinilai sudah tidak lagi memadai.
Selain itu, pengembangan ruang perawatan, termasuk fasilitas VVIP, akan dilakukan setelah penyelesaian persoalan aset.
Dalam pernyataan perdananya, Rosita menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
“RSUD bukan hanya institusi layanan, tetapi juga ruang pengabdian bersama. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tengah kompleksitas tantangan kesehatan saat ini. Menurutnya, pelayanan yang baik hanya dapat terwujud melalui kerja kolektif yang terukur dan berkelanjutan.
Rosita juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang sehat, komunikatif, dan saling mendukung di lingkungan rumah sakit. “Pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi harus menjadi standar bersama,” katanya.
Dalam masa kepemimpinannya, sejumlah prioritas akan dijalankan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan pasien, pembenahan tata kelola internal, penguatan disiplin kerja, optimalisasi sumber daya manusia kesehatan, serta pengembangan fungsi rumah sakit sebagai pusat pendidikan dan penelitian.
Ia mengakui, membangun layanan kesehatan unggul membutuhkan proses panjang dan dukungan semua pihak. “Sinergi adalah kunci. Kami ingin RSUD Chasan Boesoirie terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara,” ujar Rosita. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!