Ia pun mendesak pemerintah pusat segera menepati komitmen yang telah disampaikan. Menurutnya, percepatan realisasi program sangat krusial, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah Maluku Utara.
Sherly menekankan, pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama dalam pengembalian anggaran tersebut. Infrastruktur yang memadai diyakini dapat menekan biaya distribusi barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap program yang dialirkan kembali ke daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan pemerataan pembangunan, keterlambatan realisasi anggaran dinilai berisiko memperlebar kesenjangan antar wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!