LKPJ 2025 Jadi Evaluasi Strategis, DPRD dan Pemda Morotai Perkuat Kolaborasi

Menurut Rusli, capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Namun demikian, ia mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 84,23 persen menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas dengan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Rusli menambahkan, penguatan tata kelola keuangan daerah akan terus dilakukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada 2025, Pulau Morotai memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas capaian cakupan kesehatan semesta.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan RI dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Meski demikian, Rusli mengakui penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat agar pelaksanaan program lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pembangunan berbasis inovasi dan potensi lokal guna meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja.

“Olehnya itu, kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur seberapa banyak beton yang dibangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ketika kebijakan mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kualitas hidup, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya yang sejati,” tandasnya. (RF/Red)