Sorotan juga diarahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Pulau Morotai yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi tersebut.
Keresahan turut dirasakan para orang tua siswa. Mereka khawatir ketidakpastian kepemimpinan dapat berdampak pada keabsahan dokumen akademik, seperti rapor dan ijazah, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami berharap ada kejelasan secepatnya agar tidak berdampak pada anak-anak,” ujar salah satu wali murid.
Sejumlah orang tua bersama elemen masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka juga menyatakan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk menyampaikan laporan ke lembaga terkait, apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!