Menurut dia, pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Oleh karena itu, kami berharap pada 2027 nanti, DBH tidak lagi dipotong,” katanya.
Di hadapan Bahlil, Sherly juga mengangkat potensi pengurangan tenaga kerja di kawasan industri. Ia mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, pertumbuhan industri tidak akan berkelanjutan dan justru berisiko menimbulkan masalah sosial baru.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan kebijakan hilirisasi industri, khususnya pada komoditas unggulan seperti feronikel. Sherly mengusulkan agar pemerintah mewajibkan pengembangan industri turunan, termasuk pembangunan pabrik stainless steel di Maluku Utara.
“Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi sebagai mitra strategis agar Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!