Haliyora.id, Maluku Utara – Upaya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat di wilayah terpencil terus dipercepat. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi percepatan Program Strategis Nasional (PSN) Listrik Desa (Lisdes) di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan yang masih menghadapi tantangan rasio elektrifikasi.
PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini memfokuskan langkah pada penyelesaian kendala teknis dan perizinan, terutama untuk pembangunan jaringan listrik yang melintasi kawasan industri di Pulau Obi.
Salah satu titik krusial berada di Desa Kawasi. Proyek penanaman tiang listrik sempat tertunda karena harus melewati wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan tambang. Namun, koordinasi intensif antara PLN, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan mulai menunjukkan titik terang.
Manager PLN UP2K Maluku Utara, Amrijal Augustua Simarmata, menyebutkan bahwa dari total 29 desa yang menjadi target pembangunan infrastruktur listrik tahun ini, Kawasi menjadi prioritas utama.
“Progres sudah berjalan. Kami telah mendapatkan kesepahaman di lapangan dan saat ini masuk tahap mobilisasi material. Harapannya, masyarakat Kawasi segera menikmati listrik dari jaringan PLN,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2026).
Meski saat ini warga Kawasi telah menikmati listrik dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kehadiran jaringan PLN dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi, terutama bagi fasilitas publik seperti rumah ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memastikan bahwa percepatan ini tidak mengabaikan aspek keselamatan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menegaskan pihaknya telah menurunkan tim Inspektur Ketenagalistrikan sejak awal Februari 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan memenuhi standar Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), terlebih dengan adanya relokasi pemukiman dari Kawasi lama ke Kawasi Baru yang dikembangkan sebagai kawasan eco village.
“Kami membangun komunikasi bahwa ini bukan sekadar proyek listrik, tetapi sinergi dua sektor strategis,pertambangan dan ketenagalistrikan. Respons dari pihak perusahaan juga sangat positif,” kata Abdul Karim.
Tak hanya fokus pada jaringan listrik, pemerintah daerah juga mengintegrasikan program Lisdes dengan bantuan rumah tidak layak huni. Namun, penyaluran bantuan tetap mengacu pada validasi data sosial guna memastikan tepat sasaran.
Di sisi lain, PLN menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan pemasangan listrik baru melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian ESDM, berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.
Tahun ini, sebanyak 1.542 rumah di Maluku Utara telah diusulkan untuk menerima bantuan BPBL. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan tambahan 500 unit melalui APBD, dengan sebaran terbesar berada di Halmahera Selatan.
Wilayah dengan rasio elektrifikasi terendah, seperti Pulau Obi dan Pulau Taliabu, menjadi prioritas utama. Proyek Lisdes pun akan menjangkau sejumlah kawasan lain, mulai dari Obilatu, Bacan, Kasiruta, Gane hingga Pulau Mangoli di Kepulauan Sula.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar “Maluku Utara Terang”, sebuah upaya menghadirkan akses energi yang merata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Di tengah tantangan geografis dan perizinan, kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan sektor industri menjadi kunci. Bagi warga di desa-desa terpencil, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!