Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran belanja langsung tahun anggaran 2026 sebesar sekitar Rp 550 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan proyek infrastruktur yang tersebar di seluruh 10 kabupaten/kota.
Adapun untuk Kota Tidore Kepulauan dan Sofifi, proyek yang dikerjakan meliputi pembangunan perumahan Polda Maluku Utara, Gedung SPKT Polda, Workshop Dinas PUPR, Masjid Raya Sofifi, rehabilitasi Kantor DPRD, serta rumah dinas pimpinan DPRD.
Selain itu, proyek SPAM Tabadamai melalui Balai Cipta Karya Kementerian PUPR dengan nilai sekitar Rp 20 miliar juga tengah berjalan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat Sofifi dan sebagian wilayah Halmahera Barat.
Di Kota Ternate, Dinas PUPR melaksanakan sejumlah proyek strategis seperti pembangunan tanggul dan penanganan sungai, pembangunan Gedung Auditorat Militer, Gedung Nahdlatul Ulama (NU), Mako Brimob, serta Pelancutan.
Pekerjaan lain meliputi rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur di kawasan Krisantus, rehabilitasi Kadaton Kesultanan Ternate, serta peningkatan ruas jalan Marikrubu dan Loto. Sementara itu, pembangunan pengaman pantai dilakukan di wilayah Pulau Moti, Bido, Batang II, dan Mayau.
Untuk Kabupaten Halmahera Barat, pembangunan meliputi pemeliharaan jaringan irigasi Akediri, rehabilitasi irigasi Goal, serta pembangunan jalan Sidangoli–Dehe yang terhubung dengan kawasan permukiman relokasi. Penanganan jalan dan jembatan juga dilakukan pada ruas Ibu–Kedi serta Tabadamai–Ekor.
Sementara di Halmahera Timur, pembangunan difokuskan pada irigasi Wayamli, pengembangan kawasan wisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe. Risman menyebut masih terdapat pekerjaan administratif terkait penetapan tata batas kawasan hutan yang menjadi prasyarat pelaksanaan sejumlah proyek.
Untuk Halmahera Tengah, peningkatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan pada ruas Saketa–Dehepodo, Saketa–Gane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula.
Di Halmahera Selatan, pembangunan infrastruktur meliputi jalan jembatan, serta bangunan pengaman pantai yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Obi, Pulau Makian, hingga kawasan Saketa di daratan Halmahera Selatan.
Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, penanganan infrastruktur dilakukan di sejumlah kecamatan seperti Toliwang, Kaliupa, Pitu, dan Kao, dengan fokus pada ruas Kao–Toliwang, Galela–Kedi, Lapi–Darame, serta lanjutan ruas Tolabit–Togore–Batua.
Untuk Kabupaten Pulau Morotai, proyek difokuskan pada pembangunan pengaman pantai serta peningkatan jaringan irigasi di wilayah Morotai Selatan, khususnya kawasan Dayu.
Di Kepulauan Sula, Dinas PUPR membangun jalan Desa Dofa–Fala sepanjang sekitar 10 kilometer dengan konstruksi lapen sebagai akses utama penghubung antar kawasan di Pulau Sulabesi. Sedangkan di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan pembangunan jalan senilai sekitar Rp 10 miliar yang diprioritaskan sebagai akses menuju rumah sakit, khususnya di wilayah Kawalo dan sekitarnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!