Warga Galela–Loloda Titip DOB Galda ke Anggota DPRD Malut Nazla Kasuba

Galela, Maluku Utara – Aspirasi pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Galela Loloda (Galda) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali menguat dalam agenda reses awal tahun 2026.

Masyarakat dari Kecamatan Galela, Galela Utara, hingga Loloda Utara secara terbuka menyampaikan harapan dan permintaan komitmen kepada Komisi I DPRD Maluku Utara agar terus memperjuangkan DOB yang telah lama mereka dambakan.

Suara tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam pertemuan yang berlangsung di sejumlah desa, masyarakat menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Galda telah berjalan sejak tahun 2006 dan belum pernah surut hingga hari ini.

BACA JUGA  Gelaran COP 28 di Dubai, PLN Berhasil Jaring 14 Kerja Sama Global

Bagi masyarakat Galela dan Loloda, pemekaran wilayah bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan untuk mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta mendekatkan akses pemerintahan kepada rakyat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nazlatan Ukhra Kasuba menyampaikan empati dan pemahaman atas harapan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pembentukan DOB sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, ia mengakui bahwa perjuangan DOB Galda menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

“Saya mengetahui ada tiga DOB di Maluku Utara yang progresnya cukup baik, dan salah satunya adalah DOB Galela Loloda. Ini bukan hal yang berdiri di tempat,” ujar Nazla, di hadapan warga, Minggu malam (1/2/2026).

BACA JUGA  Beras Bulog untuk PKH Didistribusikan ke Sula dan Taliabu, Mislan Syarif : Dipastikan Tepat Sasaran
Anggota DPRD Malut Nazlatan Ukhra Kasuba saat audiens bersama warga Galela-Loloda, dalam kegiatan reses.

Ia menambahkan, saat ini perjuangan yang perlu dilakukan adalah menjaga konsistensi dan doa bersama agar DOB Galda menjadi prioritas dalam keputusan pemerintah pusat ke depan. “DOB tidak bisa saya berikan sekarang, karena itu bukan kewenangan saya. Tapi yang terpenting adalah kita tetap istiqomah, terus memperjuangkan, agar Galda bisa lebih dulu diputuskan,” tegasnya.

Reses tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban. Masyarakat berharap, melalui jalur politik dan komunikasi yang intens, aspirasi DOB Galda tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar terwujud sebagai jawaban atas kebutuhan daerah di wilayah Galela dan Loloda Utara. (RS)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah