Libatkan Peserta dari Seluruh Daerah, Kemendagri Gelar Rakornas di Malut

Haliyora.id, Maluku Utara – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rekordas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan berskala nasional ini berlangsung selama tiga hari dan resmi ditutup pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Bela Hotel, Kota Ternate.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa Rekordas diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, meliputi Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bappeda, serta pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Rekordas ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Selama tiga hari, para peserta berdiskusi dan berkoordinasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah,” ujar Agus Fatoni.

Ia menjelaskan, Rekordas menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Agus Fatoni, keterlibatan lintas kementerian dan lembaga ini sangat penting karena pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan erat antara pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun implementasi anggaran.

BACA JUGA  PPK Ancam Mogok Tahapan Pilkada, Ketua KPU Halsel : Tak Bertuan dan Sesat

“Melalui Rekordas ini, kita mendorong penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola, serta sosialisasi kebijakan agar pelaksanaan APBD berjalan lebih efektif dan berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, Rekordas juga menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah pengelolaan APBD yang tetap produktif dan berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

“Yang menjadi fokus adalah bagaimana APBD tetap berkualitas, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun di tengah tantangan efisiensi,” tegasnya.

Selain itu, Agus Fatoni menekankan pentingnya perencanaan dan persiapan sejak awal tahun anggaran, termasuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD, guna mencegah keterlambatan realisasi serta penumpukan anggaran di akhir tahun.

Dalam Rekordas ini juga dibahas berbagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD), tetapi juga dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari kementerian dan lembaga.

“Anggaran pusat tidak hanya berupa dana transfer. Terdapat anggaran kementerian dan lembaga yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan daerah melalui program yang selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya.

BACA JUGA  Babat Hutan di Kebun Sawit, (Investigasi Kemen LHK di Taliabu)

Menanggapi isu infrastruktur, khususnya kondisi jalan nasional, Agus Fatoni menjelaskan bahwa setiap skema pendanaan memiliki karakteristik tersendiri, termasuk dana transfer, dana TDF, serta mekanisme kurang bayar yang akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan Rekordas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026.

Menurutnya, Rekordas menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, serta memperluas pemahaman terhadap kebijakan fiskal nasional.

“Pelaksanaan Rekordas di awal tahun sangat strategis karena dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD serta perencanaan keuangan daerah ke depan,” ujar Sherly.

Ia berharap hasil Rekordas dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh pemerintah daerah, sehingga pengelolaan keuangan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga masyarakat terus diperkuat, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan,” pungkasnya. (RS)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah