Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.
Rakornas ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala daerah dihadapkan pada kondisi pemotongan fiskal yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, diperlukan kesesuaian dan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah, agar APBD tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sherly.
Ia menegaskan, melalui Rakornas ini diharapkan dapat dilakukan penyederhanaan proses, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan program di lapangan, sehingga lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Gubernur Sherly juga menekankan peran strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai filter kebijakan, khususnya dalam memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan teknis dan administratif.
“Saya berharap Tim TAPD mampu menjadi filter terhadap setiap kebijakan, karena mereka memiliki pemahaman teknis dan administrasi yang lebih mendalam,” ungkapnya.
Gubernur Sherly berharap Rakornas ini dapat menghasilkan terobosan konkret dalam pengelolaan APBD, sehingga anggaran daerah pada tahun 2026 dan 2027 benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rakornas ini harus melahirkan terobosan agar APBD dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (RS)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!