Ia juga mengkritik lima pos anggaran yang dinilai non-prioritas dengan total Rp 11,2 miliar, termasuk belanja rumah tangga Setda, medical check-up kepala daerah, serta anggaran protokol dan komunikasi pimpinan.
Sementara itu, anggaran sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat masing-masing hanya sekitar Rp 5,1 miliar dan Rp 4 miliar. Setelah dikurangi belanja pegawai, dana yang langsung menyentuh masyarakat dinilai sangat minim.
“Medical check-up kepala daerah saja Rp 550 juta, lebih besar dari anggaran perikanan untuk masyarakat. Ini tidak masuk akal,” ujar Erwin.
Ia menegaskan bahwa kritik PSI dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat. Meski demikian, pimpinan DPRD menilai pernyataan Erwin berpotensi membangun persepsi publik yang tidak utuh terhadap proses penganggaran. Ketua DPRD dan Ketua Fraksi KNN kembali menekankan agar perbedaan pandangan disampaikan secara proporsional dan melalui mekanisme kelembagaan.
“Jangan menjadikan isu anggaran sebagai panggung politik atau upaya mencari popularitas,” tegas keduanya.
Polemik ini mencerminkan dinamika politik anggaran di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi antara sikap politik di ruang pembahasan dan pernyataan di ruang publik. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!