Menurutnya, komposisi anggaran tersebut telah diselaraskan dengan berbagai program prioritas nasional, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, serta optimalisasi penggunaan produk lokal.
“Isu-isu ini menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga perlu disinergikan dengan program daerah untuk mencapai hasil yang maksimal,” ujar Bupati.
Setelah disahkan di tingkat kabupaten, Ranperda APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk dievaluasi. Catatan dan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Dengan pengesahan APBD ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terarah sesuai prioritas yang telah ditetapkan. (RR/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!