Bobong, Maluku Utara – Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator di 71 desa. Kegiatan ini berlangsung di balai pertemuan kantor Desa Bobong, Rabu (05/11/2025).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Buhran Garusu mengatakan, kegiatan Bimtek ini akan dilaksanakan mulai hari ini 05-12 November 2025 dengan cara bergantian yang menyasar desa-desa di 8 kecamatan.
“Bimtek ini untuk mematangkan proses penyaluran Bansos khusus di Kabupaten Pulau Taliabu,” terang Buhran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Buhran menuturkan, perlu adanya update data yang terverifikasi, sehingga yang bantuan sosial disalurkan tepat sasaran khususnya untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.
“DTSEN ini harus selalu update, dan operator sebagai ujung tombak di lapangan perlu pembekalan dan penguatan,” sambung Burhan.
Ia berpesan, data yang benar dan akurat dapat menjadi bahan kebijakan. Harapannya jangan sampai ada data yang salah. Sebab, yang dikhawatirkan jika terjadi kesalahan, maka kebijakan yang diambil juga kurang tepat.
Sementara itu, wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir dalam sambutannya mengatakan bahwa, pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Mari kita bekerja dengan ikhlas, profesional, dan penuh tanggung jawab. Pastikan setiap keluarga yang berhak menerima bantuan dapat terdata dan memperoleh haknya tanpa satu pun yang tertinggal,” ucap La Ode Yasir.
Dia menerangkan, target intervensi angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan dengan angka pendapatan masyarakat. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat maka dibutuhkan data yang sangat valid.
“Targetnya sesuai Permensos Nomor 3 tahun 2025, pemutakhiran data ini harus dilaksanakan sebelum intervensi program selesai dilaksanakan,” tegas Wabup.
Artinya, lanjut Wabup, para operator atau petugas pengelola data, baik di lapangan maupun di Dinas Sosial dalam penggunaan anggaran tidak sampai salah sasaran. “Yang terpenting, hasil validasi data yang dimiliki ini nanti akan menjadi acuan atau rujukan Bupati dalam intervensi program kegiatan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (RHM/Red)
