Di sisi lain, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Iswanto, juga menjelaskan alasan walk out mereka. Ia menegaskan bahwa pembahasan APBD harus mengakomodir berbagai masalah yang ada, terutama mengingat pemangkasan anggaran sebesar Rp 700 miliar lebih yang dihadapi daerah pada tahun 2026.
“Keberadaan gubernur sangat krusial. Kehadiran beliau bukan sekadar simbol, melainkan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat,” tegasnya.
Iswanto menambahkan bahwa jika gubernur terus-menerus tidak hadir dalam rapat, hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menangani masa depan daerah. Ia meminta agar pemerintah menunjukkan itikad baik dan keseriusan dalam kolaborasi dengan DPRD.
Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh DPRD dan sudah memberikan pandangan fraksi secara baik. Sarbin menggarisbawahi pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan DPRD, dan menyarankan agar DPRD menghubungi pihaknya terkait alasan walk out.
“Yang penting, kami sudah memenuhi jadwal yang ada dan hari ini kami hadir untuk menyampaikan jawaban fraksi-fraksi,” tuturnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!