Sebelum memberikan pandangan fraksi, ia menekankan pentingnya klarifikasi dari wakil gubernur mengenai posisi gubernur yang sering tidak hadir. Nazlatan mempermasalahkan keterbatasan ruang bicara bagi Fraksi Gerindra dan Hanura. Ia menyatakan bahwa justru semua anggota harus diberi kesempatan untuk berbicara dalam rapat.
“Jika pimpinan DPRD mengklaim ada peraturan mengenai interupsi, saya ingin tahu dasar hukum dari pernyataan itu, karena semua tata tertib seharusnya menjadi pegangan anggota dewan,” jelasnya.
Nazlatan menjelaskan bahwa mereka selalu menghormati etika saat rapat khusus, seperti pada peringatan HUT Pemprov yang ke-26. Namun, ia merasa tindakan walk out adalah untuk mempertahankan integritas fungsi DPRD.
“Setiap fraksi memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Jadi jika ada yang menuduh kami tidak beretika, itu hal lain,” tandasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!