Menurutnya, wilayah Maluku Utara merupakan satu dari delapan provinsi pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno, namun proses pembagian wilayah Maluku dan Maluku Utara berlangsung paling lama dan penuh perjuangan.
“Maluku itu satu dari delapan provinsi awal kemerdekaan yang dibentuk satu hari setelah proklamasi oleh Soekarno dan GRIP pusat. Semua sudah terbagi, hanya Maluku yang belum terbagi,” ucapnya.
Dalam pandangannya, Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe harus memperkuat fokus pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis perlu lebih digalakkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Kondisi geografis Maluku Utara yang luas dengan sebaran penduduk hanya sekitar 1,25 juta jiwa menuntut kebijakan pembangunan yang lebih merata. Ia mencontohkan, masih banyak wilayah terpencil yang belum terhubung secara optimal dengan pusat pemerintahan di Sofifi maupun pusat ekonomi di Ternate.
“Kita ini wilayahnya besar, penduduknya hanya sekitar 1.250.000 jiwa. Infrastruktur masih bermasalah, akibatnya orang di Bobong, Taliabu lebih senang ke Banggai Kepulauan dulu baru ke Jakarta daripada ke Ternate. Begitu juga di Kepulauan Sula, ekonominya tidak bergantung ke Ternate dan Sofifi,” kata Syaiful.
Ia berharap momentum hari jadi ke-26 tahun ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi menjadi titik balik pembangunan Maluku Utara yang lebih terintegrasi, adil, dan berorientasi pelayanan publik. “Jadi daerah ini harus dijaga dengan pikiran yang dingin, harus tetap menjadi tidak balik pembangunan di Maluku Utara yang lebih terintegrasi, adil, dan berorientasi pelayanan publik,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!