Morotai Dijadikan Pilot Project Program MBG di Daerah Perbatasan, Bupati Rusli Sibua: Kami Siap Jadi Contoh

Daruba, Maluku Utara – Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi ditetapkan sebagai pilot project program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Atas penetapan itu, pemerintah daerah menyiapkan delapan lahan untuk pembangunan dapur MBG di sejumlah kecamatan sebagai langkah percepatan implementasi program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Informasi ini disampaikan langsung dan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Molokai, pada Rabu (6/08/2025). 

Selain melaksanakan diskusi terkait dengan MBG, para rombongan dari kementerian juga meninjau Pasar Higienis Morotai yang berada di Desa Daruba Pantai Kecamatan Morotai Selatan. Dimana, pasar Higienis ini merupakan salah satu proyek hibah JICA Jepang. 

BACA JUGA  NHM Rapat Bersama KPU & Bawaslu Halut Mantapkan Persiapan Pilkada Tahun 2024

FGD tersebut membahas strategi percepatan implementasi MBG di Morotai sebagai model pengembangan kawasan 3T dan dihadiri pejabat pusat serta pakar gizi nasional.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua menegaskan kesiapan Pemkab untuk mendukung penuh program MBG. “Kami sudah siapkan delapan lokasi lahan untuk pembangunan dapur MBG yang tersebar di 6 kecamatan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati menuturkan bahwa untuk menjalankan program saat ini pihaknya mengusulkan beberapa tempat yang dapat dijadikan sebagai dapur MBG yaitu, Bumdes, dan ada beberapa eks sekolah yang tidak terpakai. 

“Sementara untuk saat ini dapur MBG berada di AURI (Lanud Leo Wattimena), dan itu sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Jadi kita harapkan MBG dapat memanfaatkan pangan lokal, seperti ikan dan lobster, menjadi prioritas agar program ini berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA  PLN UIW MMU Bahas Kondisi Kelistrikan di Kabupaten MBD dengan Komisi III DPRD

Ia menambahkan bangunan Bumdes yang tidak terpakai akan difungsikan sebagai dapur hybrid, sehingga pelayanan bagi penerima manfaat bisa lebih cepat. Target awal program ini mencakup sekitar 25 ribu penerima manfaat, terdiri dari siswa SD hingga SMA serta balita dan ibu menyusui. Jadi pada prinsipnya, kami ingin program ini segera berjalan dan menjadi contoh nasional untuk wilayah perbatasan,” kata Bupati Rusli dengan nada lugas.

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah