Soal Pendidikan di Tiga Pulau Terluar, Walikota Ternate: Butuh Sentuhan Pemprov dan Pusat

Pentingnya redistribusi guru secara proporsional juga disampaikan dalam pidatonya. Ia menjelaskan bahwa pertimbangan kondisi geografis serta kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan di daerah terluar adalah kunci dalam penentuan kebijakan ini.

“Upaya redistribusi guru harus dilakukan agar setiap wilayah mendapatkan akses pendidikan yang sama,” ujar Tauhid.

Lebih lanjut, Walikota menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dan kolaborasi yang erat dengan pemerintah provinsi serta pusat. Kerja sama ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dan memperkuat sistem pendidikan di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua.

BACA JUGA  Gubernur Malut Kembali Berjanji : Gaji Guru Honorer Segera Terbayar

“Mutu dan kualitas pendidikan di daerah terluar tidak boleh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kota Ternate,” pungkasnya. (Mg01/Red)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah