Labuha, Maluku Utara – Isu pemekaran wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menghadapi jalan terjal. Hingga kini, belum ada respon positif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Belum ada sinyal ini bisa memicu gelombang aspirasi yang semakin meningkat di Halsel terkait DOB bakal ‘down’. Adapun DOB di Halsel yang disuarakan warga hingga ke parlemen antara lain, DOB Pulau Obi, Gane, dan Kota Bacan.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Muslim Hi Rakib mengungkapkan, meski telah melakukan konsultasi dengan Dirjen Otda dan Komisi II DPR RI, namun hasilnya tidak memuaskan karena tetap terjegal oleh aturan moratorium yang berlaku.
“Kami telah berkonsultasi dengan Dirjen Otda dan Komisi II DPR RI, namun pada prinsipnya pemerintah daerah bersama pemerintah pusat masih tunduk pada ketentuan yang berlaku,” ujar Muslim saat diwawancarai oleh wartawan, Senin (7/7/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!