Dalam arahannya kepada ASN dan pimpinan OPD, Gubernur Sherly menekankan pentingnya etika kepatutan dan empati dalam perumusan program.
“Setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat sebagai manfaat nyata. Jangan hanya taat pada aturan, tapi juga patuh pada hati nurani. Rancang program seolah-olah itu untuk keluarga kita sendiri,” ujarnya.
Sejalan dengan Gubernur, soal integritas ASN Pemprov juga terus menjadi sorotan KPK. Ketua Satgas Pencegahan dan Penindakan Korsup Wilayah 5 KPK RI, Abdul Haris, terus mengingatkan kepada Pemprov agar melakukan pembenahan baik di tata kelola pemerintahan maupun keuangan, juga termasuk kedisiplinan pegawai.
Menurutnya, kedisiplinan pegawai juga merupakan bagian dari penilaian MCP KPK. “Menyangkut kedisiplinan dan integritas ASN, jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu,” tegas Abdul Haris. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!