Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan diadakan besok bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Syaiful menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Dinkes dan Bagian Keuangan Pemkot untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Jika memang ada tunggakan DBH, maka perlu ada komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi untuk merealisasikan DBH tersebut. Ini penting agar Pemkot bisa membiayai seluruh kegiatan yang belum terbayarkan, terutama tunggakan di BPJS Kesehatan. Pemkot Ternate harus bertindak cepat,” kata Syaiful.
Disisi lain, Syaiful juga mengungkapkan terkait banyaknya data kepesertaan BPJS yang ditolak atau tidak dapat diakses. “Kami akan menanyakan ini dalam RDP besok, kenapa data BPJS bisa ditolak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat penting, dan Pemkot seharusnya tidak menambah tumpukan utang BPJS, karena hal ini dapat berakhir pada data-data kepesertaan yang tidak valid. Meski begitu, ia tak merincikan secara gamblang jumlah tersebut.
“Jangan sampai data yang tak bisa diakses itu disebabkan oleh kurangnya pemutakhiran atau akibat belum dibayarkan tunggakan Pemkot. Hal ini dapat berpengaruh pada akses layanan kesehatan melalui BPJS,” tegasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!