“Kalau mau dialihkan juga harus melihat jalan itu harus menghubungkan dengan pelabuhan-pelabuhan strategis karena itu salah satu persyaratannya, kalau hanya jalan Saketa-Dehepodo, Payahe-Dehepodo kita juga harus melihat tematiknya karena penilaian itu dilakukan langsung oleh Balai,” ujarnya.
Disentil saran yang disampaikan oleh anggota DPRD apakah nanti disampaikan ke gubernur mengingat hal ini juga penting untuk mengurangi beban biaya pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, soal itu kata Sofyan, ini merupakan keinginan dan kemauan politik will dari DPRD. Sebagai dinas teknis ia sangat mendukungnya.
“Bukan kita laporkan ke gubernur. Kalau gubernur punya inisiatif dan memerintahkan PUPR untuk mendorong sudah pasti kita lakukan dengan dukungan data-data yang dibutuhkan,” ucap Sofyan.
Ia juga mengungkapkan, untuk menangani ruas jalan tersebut yang tak selesai dikerjakan ini harus membutuhkan dana yang besar. Misalnya Pemprov punya kekuatan melobi dana DAK juga sangat bagus.
Untuk ruas yang menghubungkan Payahe-Dehepodo, lanjutnya, berdasarkan data yang dihitung membutuhkan dana sebesar Rp 80 miliar hingga pekerjaannya tuntas. Sedangkan ruas jalan Saketa-Dehepodo itu membutuhkan dana Rp 128 miliar.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!