Sembilan tuntutan itu antara lain :
- Segera mengesahkan RAPERDA.
- Secepatnya membentuk RT-RW
- Secepatnya. mengevaluasi paket multier/pembangunan terbengkalai.
- Segera realisasi persoalan air bersih di Desa Pandanga dan desa Juanga.
- Segera membuat peraturan galian C.
- STOP kriminalisasi terhadap Aktivis (represif).
- Segera mengaudit Syahbandar.
- Segera audit bersama kejari persoalan mafia BBM.
- Segera audit bersama BNPB dan dinas PU terkait dengan mitigasi.
“Hari ini kami dari organisasi HMI dan GMKI Pulau Morotai membawa sederetan problematika yang terjadi di 88 desa 6 kecamatan. Dari masalah itu, kami meminta kepada Pemda dan 20 anggota DPRD terpilih agar kiranya dapat menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini tidak mampu diatasi dengan baik,” kata koordinator aksi, Hamdi.
Para mahasiswa memandang persoalan yang menjadi tuntutan ini kiranya perlu mendapat perhatian dari pemerintahan daerah terutama 20 Anggota DPRD. (RF/Tim Redaksi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2