Labuha, Maluku Utara- Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mua’mmil Sunan turut menyoroti aksi penolakan warga Kecamatan Pulau Makian terhadap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kunjungan kerjanya pada Sabtu, (10/2/2024).
Muammil Sunan dalam keterangan persnya kepada Haliyora.id menyampaikan, aksi penolakan warga terhadap kunjungan Bupati Bassam Kasuba merupakan suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sebuah pemerintahan di Maluku Utara.
“Fenomena ini tentunya menjadi sebuah langkah ikhtiar dan catatan bagi Bupati dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara kolektif, bukan hanya untuk kepentingan politik segelintir kelompok tertentu saja,” kata Mua’mmil.
Menurutnya, aksi penolakan ini perlu dipahami bahwa menjalankan sebuah pemerintahan harusnya lebih mengedepankan fungsi-fungsi pemerintah sebagai pelayan publik sehingga dalam pengangkatan pejabat publik juga benar-benar memiki kapabilitas yang baik.
“Faktanya, konsep ideal tersebut tidak mudah dijalankan dan diterapkan dalam birokrasi Halsel. Hal ini banyak kita lihat sebagaimana dalam persyaratan tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu tidak berdasarkan kualifikasi profesionalitas tetapi justru berdasarkan kriteria subjektivitas, bahkan didasarkan atas intervensi politik dari kekuatan partai politik tertentu,” sebutnya.
Selain itu, protes warga atas program infrastruktur baik pekerjaan RSP dan jalan segmen Rabutdaiyo sampai ke Sangapati yang belum rampung perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Halmahera Selatan. Ini karena warga mempertanyakan apa kendala sehingga proyek-proyek mangkrak. Makanya warga menginginkan kepastian dan keseriusan Pemkab Halsel terutama soal rencana kelanjutan dua proyek ini.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!