“Jika memang pembangunan RSP dan jalan di Kecamatan Pulau Makian sudah menjadi program kerja Pemkab maka bupati dan pimpinan OPD teknis harusnya secara terbuka menyampaikan kepada warga terkait rencana kelanjutan pembangunan tersebut,” ujarnya.
Kata dia, politik terdiri dari orang-orang yang yang berperilaku dan bertindak politik (consists of people acting politically) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya.
“Dugaan saya, ada intervensi parpol tertentu terlalu jauh dalam internal pemerintahan maka berakibat dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok kepentingan lainnya dengan memprovokasi warga setempat. Kalau seperti ini dipastikan berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” katanya.
Dalam kasus ini, Mua’mmil meminta Pemkab (Bupati) agar objektif menilai setiap aksi protes warga secara positif, apabila ada indikasi syarat kepentingan perlu melacak penyebabnya dan latar belakang dari aksi protes itu.
“Karena, setiap kebijakan apapun dari pemerintah harusnya dipikirkan efek yg ditimbulkan. Aksi warga bisa saja syarat kepentingan dari kelompok tertentu yg diakibatkan dari keputusan politik dalam menjalankan pemerintahan,” tandasnya. (RA/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!