Sementara itu, Asisten I Setda Pemkab Pulau Morotai, Muchlis Baay membenarkan terkait dana hibah untuk Pilkada sudah dibahas, tapi belum ada kesepakatan.
“Kemarin ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembiayaan itu ditanggung bersama. Kalau kabupaten setengah, tapi sudah ada edaran Mendagri yang fifty-fifty hanya ada pada empat komponen yaitu pemutakhiran data, perlengkapan TPS, kemudian honornya dan distribusi, itu sesuai dengan edaran Mendagri,” katanya.
Muhlis juga berharap anggaran hibah untuk KPUD secepatnya terealisasi. “Tawaran KPU pertama itu Rp 32 Miliar, hanya berusaha rasionalisasi mungkin turun jadi Rp 28 miliar,” akhiri Muchlis. (RF/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!